SuaraKaltim.id - Wacana agar Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mulai diisi aktivitas kementerian dan BUMN kembali mengemuka di Senayan.
Namun, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memilih berhati-hati menanggapi usulan tersebut.
Hal itu disampaikan Erick saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 24 Juli 2025 lalu.
"Nanti BUMN statement sendiri," kata Erick singkat, dikutip dari WartaEkonomi.co.id--Jaringan Suara.com, Rabu, 27 Agustus 2025.
Baca Juga:Gibran Pastikan Proyek IKN Jalan Terus: Bukan Sekadar Istana, tapi Simbol Pemerataan
Ia tidak merinci lebih jauh sikap resmi BUMN terkait gagasan itu.
Dorongan agar IKN tidak dibiarkan kosong sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima.
Menurutnya, keberadaan kantor BUMN di kawasan Otorita IKN bisa menjadi langkah awal menghadirkan aktivitas pemerintahan.
“Kalau begitu, saya mengusulkan misalnya aktivitas di sana tidak boleh kosong, harus ada. Kalau pemerintahnya belum, bisa diusahakan bagaimana seluruh BUMN itu bisa berkantor di OIKN. Bisa menjadi prioritas,” ujar Aria Bima di kompleks parlemen, Senayan, Senin, 21 Juli 2025.
Pandangan senada disampaikan anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron.
Baca Juga:Target 34 Ton per Hektare, PPU Genjot Produksi Padi di Kawasan IKN
Ia menilai opsi memindahkan BUMN maupun kementerian tertentu ke IKN bukan hal yang mustahil.
“Ya mungkin saja, bisa saja. Bisa saja tentu ini menjadi domain dan menjadi kewenangannya pemerintah. Bisa saja memindahkan misalkan Kementerian Kehutanan bisa. Atau kementerian-kementerian yang betul-betul sekiranya bisa memulai beraktivitas di sana,” kata Herman di Senayan, Selasa, 22 Juli 2025.
Dengan demikian, perdebatan soal siapa yang akan lebih dulu menempati IKN semakin menguat.
Di satu sisi, DPR mendorong adanya langkah konkret agar kawasan itu hidup sejak dini.
Di sisi lain, pemerintah pusat, termasuk BUMN, masih menahan diri sebelum menyampaikan sikap resmi.
