SuaraKaltim.id - Kasus makanan bergizi gratis (MBG) dalam kondisi basi yang ditemukan di SMA Negeri 13 Samarinda memantik perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, menilai insiden ini harus menjadi bahan evaluasi agar tujuan besar program MBG tidak tercoreng.
Hal itu ia sampaikan pada Selasa, 16 September 2025.
“Program MBG sejatinya dirancang untuk memastikan siswa mendapatkan asupan gizi yang baik agar lebih sehat, cerdas, dan siap belajar. Namun, kejadian seperti ini mencerminkan lemahnya pengawasan mutu makanan,” tegasnya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 17 September 2025.
Baca Juga:2.274 Siswa di Kutim Nikmati Makanan Gratis Perdana dari Program MBG
Komisi IV yang membidangi pendidikan dan kesehatan menekankan perlunya pengetatan standar, mulai dari dapur atau Sentra Penyediaan dan Pengolahan Gizi (SPPG) hingga proses distribusi makanan.
“Standar kebersihan, penyimpanan, dan distribusi makanan harus diperketat. Perlu juga diperhatikan durasi sejak makanan disiapkan hingga disajikan. Jangan sampai sudah kadaluarsa atau basi karena terlalu lama,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi Golkar ini menekankan pentingnya transparansi.
Menurutnya, semua pihak, baik siswa maupun sekolah, tidak boleh ragu untuk menyampaikan laporan jika menemukan makanan yang tidak layak konsumsi.
“Keberanian siswa melapor justru bentuk kepedulian agar program ini bisa diperbaiki. Jangan sampai ditutupi, karena menyangkut kesehatan bersama,” katanya.
Baca Juga:APBD Siaga, PPU Tegaskan Komitmen Sukseskan MBG di Lingkar IKN
Ia juga mengingatkan sekolah agar tidak hanya berperan sebagai penerima, melainkan juga turut aktif mengawasi kualitas makanan.
“Komisi IV berkomitmen mengawal program MBG agar berjalan sesuai tujuan. Bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar memberi manfaat bagi generasi muda Kaltim,” tutupnya.
