- Gubernur Kaltim mengklaim telah menuntaskan pengembalian mobil dinas meski disorot lagi.
- Presiden Prabowo baru-baru ini ikut menanggapi mobil dinas Gubernur Kaltim senilai Rp8,5 miliar.
- Pemprov Kaltim merinci jika pihak penyedia armada hanya menerima pembayaran bersih Rp7,5 miliar.
SuaraKaltim.id - Pemprov Kalimantan Timur memastikan telah menuntaskan seluruh proses pengembalian mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar secara administratif.
Hal tersebut menyusul disorotnya kembali isu efisiensi anggaran daerah oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Secara hitungan dan administratif proses pengadaan dianggap sudah tuntas, karena mobil tersebut belum pernah dipakai ke lapangan," kata Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal di Samarinda, Jumat (20/3/2026).
Dia merinci bahwa dari total nilai pembelian Rp8,5 miliar, pihak penyedia armada sesungguhnya hanya menerima pembayaran bersih sebesar Rp7,5 miliar.
Selisih angka hampir Rp1 miliar pada transaksi tersebut murni merupakan potongan pajak negara berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh yang telah disetorkan langsung oleh Pemprov Kaltim ke kas pemerintahan pusat.
Karena proses pembelian resmi dibatalkan, Pemprov Kaltim kini telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk memproses pengembalian dana pajak yang secara prosedur memakan waktu dua hingga tiga bulan.
Faisal menegaskan bahwa banderol Rp8,5 miliar itu sudah diperhitungkan secara utuh karena mencakup pajak, bea balik nama, ongkos kirim antarpulau, asuransi, serta margin keuntungan perusahaan selaku penyedia.
Sistem pengadaan fasilitas kepala daerah ini sebelumnya dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung yang sah karena memang hanya ada satu distributor di wilayah Jakarta.
"Melalui penyelesaian administrasi dan upaya penarikan kembali dana pajak secara transparan ini, Pemprov Kaltim membuktikan komitmen dalam mendukung efisiensi anggaran sesuai arahan tegas dari pemerintah pusat," demikian Faisal.
Penjelasan Pemprov Kaltim ini menjadi jawaban atas kembali mencuat isu pembelian mobil mewah setelah Presiden Prabowo Subianto mengkritik adanya anggaran Rp8 miliar untuk kendaraan dinas yang mengabaikan prioritas infrastruktur desa.
Dalam sorotannya di Hambalang baru-baru ini, Presiden bahkan membandingkan anggaran fantastis tersebut dengan mobil dinas antipeluru buatan dalam negeri jenis Maung miliknya yang harganya tidak sampai Rp1 miliar. (Antara)
