- Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menuai sorotan karena diduga sengaja menghindari sesi wawancara cegat bersama awak media massa.
- Pengamat komunikasi menilai strategi membatasi akses informasi tersebut dapat mencederai prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Publik mengharapkan Gubernur kembali bersikap terbuka dan komunikatif untuk memastikan transparansi kebijakan publik di Kalimantan Timur tetap terjaga.
SuaraKaltim.id - Gaya komunikasi Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud belakangan menjadi sorotan lantaran dinilai menghindari wawancara cegat (doorstop) oleh media massa.
Pengamat Komunikasi dari Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Andi Muhammad Abdi, menyebut kecenderungan Rudy Mas'ud yang menghindari wawancara dapat mencederai prinsip akuntabilitas publik.
Dia menilai secara teknis strategi tersebut tampak efektif karena terbukti belakangan tidak ada lagi keributan mengenai komunikasi Gubernur, namun mencederai hal yang sangat prinsipil dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
"Secara teknis kita bisa melihat bahwa strategi ini efektif, terbukti belakangan tidak ada ribut-ribut soal komunikasi Gubernur. Tapi saya kira itu kan sebenarnya mencederai beberapa hal yang menurut saya sangat prinsipil, salah satunya yang pertama terkait dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik soal akuntabilitas," kata Abdi dikutip dari Kaltimtoday--jaringan Suara.com.
Menurut Abdi, sikap Gubernur yang belakangan beberapa kali tidak memberikan keterangan secara langsung terkait dengan sejumlah isu di Kaltim diduga kuat merupakan bagian dari pilihan strategi komunikasi yang dirancang oleh Gubernur bersama tim penasihatnya, yakni Tim Akselerasi Pembangunan dan Peningkatan Performa (TAGUPP).
Pilihan strategi untuk membatasi komunikasi langsung tersebut ditengarai sebagai hasil evaluasi internal, menyusul maraknya persoalan komunikasi dari Pemprov Kaltim maupun dari Gubernur Rudy Mas'ud sendiri yang akhirnya berujung menjadi polemik panjang di tengah masyarakat.
Sebagai pejabat publik, Rudy memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pengelolaan anggaran serta menetapkan kebijakan publik yang berdampak luas.
Oleh karena itu, mandat yang diberikan oleh masyarakat Kaltim tersebut menuntut adanya pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi.
Abdi menegaskan, kondisi di mana komunikasi dengan masyarakat terputus dalam waktu yang sedemikian panjang serta tidak adanya penjelasan dan klarifikasi terhadap hal-hal penting akan menjadi persoalan serius dalam iklim demokrasi di daerah.
Publik pada dasarnya mengharapkan sikap Gubernur yang terbuka dengan media dan bersedia diwawancarai seperti sebelum-sebelumnya.
Sikap terbuka tersebut dinilai sebagai hal positif yang perlu diapresiasi dan seharusnya tidak perlu diubah oleh pihak Pemprov Kaltim.
"Yang diharapkan oleh publik sebenarnya adalah sikap Gubernur seperti yang sebelumnya, yang sering bersedia untuk diwawancara, sering terbuka dengan media. Nah, saya kira itu adalah sesuatu yang perlu kita apresiasi dan seharusnya tidak perlu diubah," terangnya.
Lebih lanjut, Abdi menekankan bahwa yang dibutuhkan saat ini bukanlah menghindar dari jurnalis, melainkan peningkatan kedewasaan dan kematangan komunikasi dari Gubernur itu sendiri agar menjadi lebih baik.
Pemerintah diharapkan tetap hadir untuk menjawab berbagai persoalan yang terkait dengan kebijakan yang masuk dalam ruang lingkup kewenangan Pemprov atau Gubernur, sehingga dialog dan dialektika antara masyarakat dan pemerintah dapat terus berjalan.
