- Gubernur Kalimantan Timur melantik 110 pejabat ASN untuk mengisi posisi strategis guna mempercepat kinerja pemerintahan daerah setempat.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka seleksi terbuka bagi ASN luar daerah untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong.
- Proses pengisian jabatan definitif akan dilakukan melalui manajemen talenta dan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara hingga depan.
SuaraKaltim.id - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud membuka peluang bagi aparatur sipil negara (ASN) dari luar daerah untuk mengikuti seleksi terbuka pengisian sejumlah jabatan strategis yang masih kosong di lingkungan Pemprov.
Pernyataan tersebut disampaikan usai pelantikan 110 ASN yang terdiri atas pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Kaltim.
"Pengisian sembilan pejabat eselon II didasarkan pada manajemen talenta untuk mengisi beberapa posisi yang masih kosong. Sisa posisi lainnya nanti akan diisi melalui proses seleksi terbuka dari kabupaten, kota, maupun provinsi lain," kata Rudy dikutip dari Antara, Senin (30/6/2026).
Menurutnya, penataan birokrasi dilakukan untuk mempercepat kinerja pemerintahan sekaligus mengisi sejumlah jabatan penting yang selama ini masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
"Kepala dinas yang baru dilantik diharapkan tidak lagi beradaptasi, melainkan langsung berakselerasi. Sementara pejabat lama wajib melakukan transfer pengetahuan guna mengejar target pada bulan emas Juli dan Agustus," ujarnya.
Sembilan pejabat eselon II yang dilantik antara lain Puguh Harjanto sebagai Staf Ahli Bidang III Pemprov Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Faisal sebagai Kepala Dinas Pariwisata, serta Ririn Sari Dewi sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Selain itu, Arief Murdiyanto dilantik sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Siti Sugiyanti sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Syarifah Alawiyah sebagai Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, drg. Ahmad Jais sebagai Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, serta dr. Mazniati sebagai Wakil Direktur Penunjang RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
Meski demikian, sejumlah jabatan strategis masih belum terisi secara definitif, antara lain pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, hingga Badan Kepegawaian Daerah.
Rudy mengatakan proses pengisian jabatan berikutnya akan dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta dan seleksi terbuka dengan berkoordinasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Pelantikan berikutnya untuk eselon II, III, dan IV direncanakan dilaksanakan pada Juli. Mudah-mudahan awal tahun depan seluruh jabatan sudah terisi secara definitif," katanya.
Pemprov Kaltim optimistis penataan birokrasi tersebut akan memperkuat kinerja organisasi dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
