- Arjuna Ginting selaku kuasa hukum mempertanyakan dasar penghitungan kerugian negara sebesar Rp30,9 miliar oleh Polda Kaltim.
- Polda Kaltim sedang menangani kasus dugaan korupsi tata kelola jual beli batu bara yang melibatkan kliennya, Akbar Ciptanto.
- Pihak kuasa hukum memilih untuk menguji seluruh argumentasi pembelaan tersebut secara langsung di dalam persidangan pengadilan.
SuaraKaltim.id - Kuasa hukum mantan Direktur Umum dan Keuangan Perumda Varia Niaga Samarinda, Akbar Ciptanto, mempertanyakan dasar penghitungan kerugian negara sebesar Rp30,9 miliar dalam perkara dugaan korupsi tata kelola jual beli batu bara yang ditangani Polda Kalimantan Timur (Kaltim).
Pengacara Akbar, Arjuna Ginting, menilai penggunaan anggaran dalam kegiatan tata kelola jual beli batu bara yang dipersoalkan perlu ditelusuri secara menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Ini kan tidak menggunakan APBN maupun belanja daerah. Kalau disebut korupsi, letak kerugian negaranya di mana? Itu yang harus dibuktikan," ujar Arjuna dikutip dari Kaltimtoday--jaringan Suara.com.
Ia juga mempertanyakan mekanisme penghitungan kerugian negara dalam perkara tersebut. Menurut Arjuna, penentuan nilai kerugian harus didasarkan pada audit lembaga yang berwenang.
Ia merujuk pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang menurutnya memiliki kewenangan melakukan audit tersebut.
Meski mempertanyakan konstruksi perkara, Arjuna menegaskan pihaknya tetap menghormati proses penyidikan yang dilakukan kepolisian.
Ia memilih menunggu perkara berlanjut ke persidangan untuk menyampaikan seluruh argumentasi pembelaan terhadap kliennya.
"Kami tetap profesional. Kalau menurut penyidik alat buktinya sudah cukup, silakan dilanjutkan. Nanti kami akan membuktikan argumentasi kami di persidangan," katanya.
Arjuna juga memastikan pihaknya tidak berencana mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka Akbar Ciptanto.
Menurutnya, pihaknya memilih membiarkan proses hukum berjalan hingga ke pengadilan agar argumentasi pembelaan dapat disampaikan dalam persidangan.
"Kami biarkan saja bergulir ke pengadilan. Di sana nanti kami punya argumentasi untuk membuktikan bahwa tidak ada kerugian negara dalam perkara ini," jelasnya.
Terkait nilai kerugian negara yang disebut mencapai Rp30,9 miliar, Arjuna mengaku belum dapat menjelaskan secara rinci asal-usul angka tersebut.
Hal itu lantaran kliennya baru satu kali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.
Ia menyebut penyidikan terhadap Akbar masih berlangsung dan belum memasuki tahap pelimpahan berkas perkara yang dinyatakan lengkap atau P21.
