- Komisi VIII DPR RI meminta BPKH mengelola dana haji senilai Rp188,5 triliun secara aman dan transparan.
- BPKH mencatat perolehan nilai manfaat mencapai Rp10,1 triliun dan menyalurkan Rp2,06 triliun kepada jemaah tunggu tahap pertama 2026.
- BPKH menargetkan peningkatan dana kelolaan menjadi Rp195,29 triliun dengan perolehan nilai manfaat sebesar Rp13,5 triliun pada tahun 2027.
Pengawasan terhadap kinerja BPKH turut menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPKH 2027 melalui Rapat Dengar Pendapat pada 16 November 2026.
Dalam pemaparan tersebut, BPKH mencatat perolehan nilai manfaat hingga Oktober 2026 sebesar Rp10,1 triliun.
Adapun dari total dana kelolaan Rp188,5 triliun, sekitar 80 persen ditempatkan pada instrumen investasi, sedangkan 20 persen lainnya berada di perbankan syariah.
Untuk 2027, BPKH mengajukan target peningkatan dana kelolaan menjadi Rp195,29 triliun.
Lembaga tersebut juga membidik perolehan nilai manfaat sebesar Rp13,5 triliun dengan tingkat imbal hasil 7 persen.
Selain itu, BPKH mengusulkan alokasi Rp2,6 triliun untuk nilai manfaat melalui rekening virtual atau virtual account jemaah pada 2027.
Hetifah menilai pencapaian target tersebut harus disertai penguatan tata kelola, pengawasan investasi, dan manajemen risiko.
Hal ini penting mengingat tingkat imbal hasil BPKH hingga Oktober 2026 tercatat sebesar 6,60 persen, masih berada di bawah target tahun berjalan sebesar 6,72 persen.
"Pertumbuhan dana kelolaan patut kita apresiasi. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana meningkatkan nilai manfaat yang diterima jemaah tanpa mengorbankan keamanan dana pokok mereka. Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal agar setiap investasi memberikan manfaat yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Hetifah.
Legislator Partai Golkar dari Bumi Mulawarman itu turut menyoroti panjangnya masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia yang rata-rata mencapai 26 tahun secara nasional.
Menurutnya, kebijakan pengelolaan dana haji harus mempertimbangkan kepentingan jemaah yang akan berangkat dalam waktu dekat sekaligus mereka yang masih harus menunggu hingga puluhan tahun.
"Kita tentu ingin biaya haji hari ini lebih terjangkau. Tetapi jangan sampai kebijakan hari ini mengurangi hak jutaan jemaah yang masih menunggu puluhan tahun. Jemaah berhak mengetahui ke mana uang mereka diinvestasikan, berapa hasilnya, dan bagaimana manfaat itu kembali kepada mereka," tutup Hetifah.
Hetifah berharap kolaborasi antara DPR RI dan BPKH dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji.
Dengan pengawasan yang berkelanjutan, dana yang dititipkan jemaah diharapkan dapat dikelola secara amanah, transparan, produktif, dan memberikan manfaat secara berkeadilan.