SuaraKaltim.id - Disebut-sebut berpotensi merugikan Dana Bagi Hasil (DBH) batu bara, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) terus dikritisi masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim).
Meski demikian, Gubernur Kaltim, Isran Noor mengaku tidak paham tentang pengaruh Omnibus Law pada DBH di Kaltim.
“Kalau DBH dihapus rasanya tidak mungkin. Saya tidak terlalu paham, kata Isran di Samarinda, Rabu (21/10/2020).
Isran menjelaskan, regulasi yang ditetapkan pada UU yang baru berbeda dengan UU yang lama. Meski ada bagian-bagian mungkin bisa hilang, namun ada kebijakan lain yang menutup kebutuhan.
“Memang sistemnya berbeda dengan yang lama. Masalah perizinan dan kewanangan itu beda. Masalah DBH itu, mungkin masalah royalti yang seolah-olah hilang. Padahal, ada kebijakan lain yang menutupi atau menggantikan itu,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional, Merah Johansyah, menyebut provinsi Kaltim akan mengalami kerugian dari sisi DBH batu bara.
“Di Kaltim ada dua kabupaten yang menjadi penghasil batu bara, yakni Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. Dua daerah in merupakan zona pengerukkan batu bara yang utama,” katanya.
Dijelaskan dia, penurunan DBH memang tidak terjadi 100 persen. Namun DBH diperkirakan akan turun drastis.
“Royalti itu tergantung pengajuan dari perusahaan. Perusahaan yang memiliki hilirisasi akan mendapatkan insentif untuk tidak menyetorkan royalti hingga nol persen. Memang DBH tidak akan hilang sama sekali. Artinya kalau perusahaan tidak punya hilirisasi tidak bisa mengajukan insentif,” sebutnya.
Baca Juga: Jatah Anggaran Belanja Kaltim Menurun, Isran : Tidak perlu sakit Hati
Yang menjadi masalah, semua perusahaan tambang di Kaltim tengah berjuang membangun program hilirisasi. Dengan demikian, mereka semua akan mendapat kelonggaran.
“Dengan program hilirisasi, perusahaan-perusahaan itu akan diuntungkan. Misalnya Kaltim Prima Coal (KPC), dia bisa grasifikasi di Bengalon (coal to methanol), sama juga dengan proyek strategis nasional lainnya,” pungkas dia.
Diketahui, Pemerintah mengubah Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020.
Didalnya terkandung Pasal 128A.
Berbunyi, pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0 persen (nol persen).
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Isu Kursi Wapres 'Memanas', Sjafrie Ngaku Cuma Bahas Pertahanan saat Jumpa Dasco
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
APBD Samarinda Terancam Berkurang Rp209 M, Andi Harun Soroti Kebijakan Gubernur Kaltim
-
Polda Kaltim Bongkar Sindikat Perdagangan Manusia, Anak-anak Jadi Korban
-
Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen