Ramai-ramai Boikot Produk Prancis, Pakar Brand Sebut Tak Masuk Akal

SuaraKaltim.id - Seruan boikot produk-produk asal Prancis dalam beberapa hari ke belakang terus menggema di berbagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim.

Pun senada dengan itu, aksi boikot produk-produk asal negeri Menara Eiffel tersebut pun dilakukan sejumlah warga di Indonesia. Beberapa video yang beredar di media sosial (medsos) bahkan menunjukan aksi boikot tersebut.

Namun, Pakar Brand Marketing Yuswohady menilai seruan boikot produk-produk asal Prancis di Indonesia tak masuk akal. Sebab dia mengemukakan, kisruh yang terjadi saat ini di Prancis bukan merupakan kesalahan produk-produk tersebut.

Dia juga merasa aneh, jika masyarakat terkecoh dengan seruan itu. Sebab, sudah jelas produk-produk itu tak ada yang mendukung ucapan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron.

"Kalau kita protes boleh-boleh saja, tapi kalau boikot brand, sepertinya kalau pakai logika aneh juga gitu loh. Carrefour dosanya apa, tiba-tiba Macron yang ngomong yang kena Carrefour," ujar Yuswohady saat dihubungi Suara.com, Kamis (5/11/2020).

Pria yang akrab disapa Siwo ini menuturkan, produk-produk yang saat ini diboikot juga merupakan produk global, sehingga pemiliknya tak lagi berasal dari Prancis dan pemiliknya bisa dari mana saja.

"Cuma dari namanya, lahirnya disitu identik dengan Prancis, ya apa-apa yang berhubungan Prancis dikaitkan," ucap dia.

Maka dari itu, Siwo menambahkan, tak sepatutnya produk-produk itu disalahkan. Kecuali, jika salah satu pemilik produk mendukung pernyataan Macron, baru produk tersebut bisa disalahkan.

"Kecuali kalau brand membela, seperti Starbucks bela LGBT. Tapi ya konsumen bebas milih saja," katanya.

Baca Juga: Tak Berani Boikot Produk Prancis, UAS Sebut Otak Macron Lagi Sakit

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan untuk memboikot produk Prancis. Hal ini seiring dengan Presiden Emmanuel Macron yang masih bersikeras tidak mau meminta maaf kepada umat Islam.

"Memboikot semua produk yang berasal dari negara Prancis serta mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan tekanan dan peringatan keras kepada Pemerintah Prancis," kata Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi, Jumat (30/10/2020).

Pihaknya meminta Pemerintah Indonesia untuk sementara waktu menarik Duta Besar Indonesia di Paris, Prancis, sampai Macron meminta maaf kepada umat Islam se-dunia.

"Umat Islam tidak ingin mencari musuh, tetapi hanya ingin hidup berdampingan secara damai dan harmonis," ujarnya.