- Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyoroti proyek fisik Pemda.
- Dia mengingatkan fokus proyek fisik, tapi lemah di pelayanan dasar.
- Rudy meminta pelayanan yang langsung berdampak ke masyarakat.
SuaraKaltim.id - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud memberikan arahan khusus kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam arah pembangunan ke depan.
Dalam momen itu, Rudy Mas'ud menyoroti praktik pembangunan yang terlalu fokus pada proyek fisik, tapi lemah di pelayanan dasar.
Gubernur Kaltim meminta kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota, untuk lebih memperhatikan pelayanan dasar yang langsung berdampak kepada masyarakat.
"Kami menegaskan bahwa pembangunan ke depan tidak boleh hanya sibuk membangun hal-hal yang terlihat, tetapi lalai membenahi hal yang mendasar. Yang dimaksud mendasar adalah SPM (Standar Pelayanan Minimum). Kita tidak boleh hanya bangga pada pembangunan gedung-gedung, tetapi lemah dalam pelayanan dasar," tuturnya dikutip dari Kaltimtoday--jaringan Suara.com, Kamis (30/4/2026).
Gubernur Rudy mengungkapkan, arah pembangunan Kaltim harus berdiri di atas tiga hal. Pertama, tepat sasaran. Kedua, tepat manfaat. Ketiga, berdampak langsung kepada masyarakat.
"Setiap rupiah anggaran harus dipertanggungjawabkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditentukan mana yang mendesak, mana yang strategis, dan mana yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat," sebutnya.
Rudy Mas'ud pun menekankan kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota, agar lebih jeli dalam menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Setiap program harus memiliki manfaat yang jelas, dan setiap kebijakan harus memberikan dampak nyata. Jangan semua ingin diprioritaskan. Jika semua diprioritaskan, maka tidak ada yang benar-benar menjadi prioritas," imbuhnya.
Kendati begitu, Rudy menyadari banyak sekali usulan daerah yang masuk, akan tetapi tidak semuanya bisa diakomodir.
Perlu dilakukan penyaringan secara ketat demi pembangunan yang terukur dan realistis, serta berani berpihak kepada masyarakat.
"Keberpihakan itu harus diarahkan pada pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur yang produktif, serta penguatan ekonomi rakyat," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Banyak UMKM Mundur dari Rans Carnival Jogja, Warganet Pasang Badan Bantu Larisin
- Tak Ingin Sakiti Hati Warga Jogja, OM Wawes Pilih Batal Manggung di RANS Carnival
- Tolak Andrea Bocelli, GPCI Bakal Gelar Konser Besar Galang Dana Palestina
- Prestasi Kinclong Netty Rosdiana Siagian: Mundur dari Polri, Tak Sejalan dengan Hati Nurani
- 7 Sneakers Lokal dengan Rating Bintang 5 di Shopee yang Nyaman dan Modis
Pilihan
-
Tak Perlu Bongkar Kitab, Muhammadiyah Bikin AI Khusus ChatHPT untuk Jawab Persoalan Agama
-
Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
-
Gempa M 5,5 Guncang Laut Barat Laut Tanimbar, Getaran Terasa hingga Saumlaki
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
Terkini
-
Wali Kota Andi Harun Buka Suara soal Korupsi Varia Niaga Rp30,97 Miliar
-
Tersangka Korupsi Batu Bara Rp30,9 Miliar, Dirut Varia Niaga Samarinda Tidak Ditahan
-
Perkara Korupsi Berusia Hampir 2 Dekade, Pakar Hukum Ingatkan Pentingnya Daluwarsa
-
Dugaan Korupsi Batu Bara Perumda Varia Niaga Samarinda, Negara Rugi Rp30,9 Miliar
-
Eksepsi Budiono Tanbun Ditolak, Pakar Unmul Justru Soroti Daluwarsa Kasus Tambang JMB