SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota Balikpapan telah menerapkan PPKM skala mikro. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Balikpapan Nomor 330/392/Pem Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro Dan Kota Untuk Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Pandemi Covid-19 di Balikpapan.
Dalam surat edaran tersebut, Rizal Effendi mengatakan PPKM skala mikro dan kota akan dilangsungkan selama dua minggu sejak tanggal 13 sampai tanggal 27 Februari 2021 mendatang.
Artinya tidak ada lagi penutupan pasar dan mal seperti kebijakan sebelumnya, sedangkan fasilitas umum semua ditutup.
"Surat edaran ini bukan berarti mengesampingkan surat edaran Gubernur. Tapi kita sudah konsultasi dengan Gubernur dan Kapolda, dan sudah sesuai instruksi Presiden dan Mendagri," ujar Rizal di Balikpapan, Jumat 12 Februari 2021.
Sedangkan dalam pelaksanaannya, PPKM mikro fokus pada lingkungan RT. Di mana setiap RT akan dibagi beberapa zona seperti zona hijau, zona kuning, zona orange dan zona merah.
"Jika di satu RT dalam tujuh hari terakhir tidak ada kasus positif, maka disebut zona hijau. Selanjutnya jika ada satu sampai lima rumah yang terkena maka masuk zona kuning, dan kalau lima sampai 10 rumah maka zona orange. Kalau lebih dari itu maka masuk zona merah," tambahnya.
Selama pelaksanaan PPKM mikro, pihak RT dan unsur lainnya akan bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk menemukan kasus suspek. Selanjutnya melakukan isolasi mandiri, serta melakukan pemeriksaan terhadap warga yang kontak dengan si pasien.
Satgas Covid-19 di tingkat RT juga harus melakukan pengawasan ketat. Di mana harus melakukan penutupan tempat ibadah, kawasan bermain anak dan fasilitas umum lainnya. Dan memberlakukan sistim buka tutup masuk lingkungan hingga pukul 21.00 Wita dan dipastikan menerapkan semua protokol kesehatan.
Terpisah, salah satu lingkungan yang warganya terdapat pasien positif Covid-19 yakni RT 24 dan RT 25 Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara yang mencakup perumahan Pesona Bukit Batuah dan perumahan Taman Sari.
Baca Juga: Anies Baswedan: PPKM Tak Efektif Bila Warga Tetap Keluar Kota Saat Libur
Ketua RT 25 Graha Indah Sidiq Nur Alam saat diwawancarai mengatakan, karena ada beberapa warga yang positif, sebelum penerapan PPKM skala mikro, di lingkungan mereka sudah satgas Covid-19. Sudah ada posko yang mengontrol aktivitas warga yang keluar masuk perumahan.
"Dengan adanya PPKM mikro, kami berbenah lagi termasuk soal disiplin tentang penerapan protokol kesehatan. Masih banyak soalnya warga yang kurang kesadaran. Buktinya masih ada pelanggaran ditemukan termasuk remaja yang kumpul-kumpul," ujarnya, Sabtu (13/2/2021) pagi.
Oleh karena itu, Sidiq pun berharap agar warga turut berpartisipasi membantu satgas. Lebih menekankan kepada keluarga di rumah saja kalau tidak ada kegiatan penting. Menurutnya, kalau warga tidak ikut serta merta membantu, PPKM mikro akan tidak efektif.
Sementara salah satu warga Graha Indah, Erni Maryam saat diwawancarai terkait pemberlakukan PPKM mikro, mengaku sangat setuju demi mempercepat penanganan covid-19 yang saat ini terus meningkat.
"Yang jelas untuk sementara waktu kita menahan diri untuk tidak berkumpul mengurangi kegiatan yang kurang faedah demi aku dan keluargaku serta tetanggaku," ungkapnya.
Kontributor : Tuntun Siallagan
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'