SuaraKaltim.id - Distribusi LPG 3 kilogram bakal dikawal. Untuk itu, Pemprov Kaltim membentuk tim koordinasi terpadu untuk mengawasi pendistribusian LPG 3 kilogram agar tepat sasaran.
Tim terpadu juga sekaligus mencegah terjadinya permainan stok dan harga di tingkat penyalur (agen) maupun sub agen (pangkalan).
“Kami akan lakukan pengawasan ketat untuk memastikan pendistribusian LPG 3 kg di Kaltim seluruhnya tepat sasaran. Tidak ada permainan, terutama di tingkat agen dan pangkalan,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Kaltim HM Yadi Robyan Noor, Kamis (25/2/2021), dilansir dari lama resmi Pemprov Kaltim.
Hal itu dipaparkan Robyan usai memimpin rapat koordinasi bersama dinas terkait di 10 kabupaten/kota. Dalam rangka sinergitas pembinaan pengawasan pendistribusian barang penting (LPG 3 kg) di Ruang Niaga Disperindagkop dan UKM Kaltim Jalan Basuki Rahmat Samarinda.
Menurut Roby, sapaannya, antisipasi dilakukan jelang bulan puasa Ramadan dan Hari Raya Raya Idul Fitri 1442 H.
Tim koordinasi terpadu juga akan dibentuk di kabupaten dan kota. Roby berharap sinergi pengawasan terjalin.
Baik untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelangkaan stok dan kenaikan harga yang tidak wajar, akibat tingginya permintaan masyarakat.
Sales Area Manager Kaltim Kaltara PT Pertamina, Gusti Anggara Permana menegaskan, pihaknya sangat mendukung rencana tersebut.
Dia juga mengapresiasi informasi yang disampaikan Kepala Disperindagkop Kaltim HM Yadi Robyan Noor terkait perkembangan jumlah UMKM di Kaltim dan peningkatan jumlah penduduk miskin sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Baca Juga: Resmi, Gubernur Isran Noor Lantik 6 Kepala Daerah di Kaltim
Jumlah penduduk miskin hingga September tahun lalu bertambah menjadi 243.990 jiwa. Sedangkan jumlah UMKM tahun ini meningkat menjadi sekitar 309.000 UMKM.
“LPG 3 kg ini bersubsidi, jadi harus kita awasi agar tepat sasaran. Kehadiran tim koordinasi terpadu ini menurut kami akan sangat positif,” kata Gusti Anggara, pada rapat tersebut.
Masih dari sumber yang sama, kehadiran tim koordinasi terpadu dinilai sangat tepat, sebab sejak awal Pertamina berharap dukungan daerah untuk pengawasan penggunaan LPG PSO/subsidi yang tepat sasaran, yaitu untuk masyarakat miskin dan UMKM.
Gusti Anggara juga tidak menampik kemungkinan tingginya permintaan LPG 3 kg. Penyebabnya, menurut Gusti, masih banyaknya penggunaan dari kelompok masyarakat yang sesungguhnya tidak termasuk dalam kategori miskin, misal pegawai di lingkungan pemerintahan.
"Tentu kami juga berharap dukungan berupa surat edaran/imbauan penggunaan LPG PSO tepat sasaran dan mendorong penggunaan LPG Non PSO baik di lingkungan pemerintah daerah maupun masyarakat umum" harap Gusti.
Dukungan lain yang diharapkan adalah pengawasan dalam kegiatan distribusi LPG, membantu memudahkan pendistribusian LPG serta dukungan untuk Program One Village One Outlet (OVOO).
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
BRI Sepakat Tebar Dividen Rp52,1 Triliun, Cek Jadwal Detail dan Pembagiannya
-
Perkuat Ekosistem Digital, BRI Hadirkan Fitur Tebus Gadai di BRImo
-
Polemik Iuran BPJS Memanas, Wali Kota Samarinda Tantang Tim Ahli Gubernur Kaltim
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim