SuaraKaltim.id - Wali Kota Samarinda Andi Harun tak masalah anggaran habis, asalkan digunakan untuk pelaksanaan program pemerintah guna kepentingan rakyat.
Andi Harun menjelaskan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus wujudkan kesejahteraan rakyat. OPD juga diminta jadi jawaban atas permasalahan masyarakat yang dihadapi selama ini.
Tak terkecuali dalam hal penanganan pandemi Covid-19.
“Saya tidak masalah kalaupun nanti anggarannya habis digunakan, asalkan benar-benar menyentuh masyarakat. Saya tegaskan, jangan satu rupiah pun dikucurkan tapi tidak menyentuh substansi penanganan Covid-19,” kata Andi Harun, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Program Penanggulangan Covid-19 bersama segenap OPD terkait di Balaikota Samarinda, dilansir dari laman resmi Pemkot Samarinda, Senin (01/03).
Baca Juga: Peringatan! Pemkot Samarinda Akan Tertibkan Penjual BBM Eceran Pertamini
Politisi Gerindra tersebut menegaskan, soal penggunaan anggaran tak sekeda menjadi pertanggungjawaban laporan secara administrasi. Tapi juga tanggung jawab kepada Tuhan yang maha esa.
Andi Harun bersama Rusmadi Wongso baru saja dilantik sebagai wali kota dan wakil wali Kota Samarinda. Untuk itu, ia meminta agar dilaporkan terkait program penanganan Covid-19 di Kota Samarinda selama ini.
Dari laporan tersebut, akan menjadi bahan pijakan untuk melaksanakan program ke depan. Terkhusus dalam 100 hari masa kerjanya sebagai wali kota, bersama wakil wali kota.
“Soal 3T (Testing, Tracing, Treatment) apakah selama ini sudah berjalan dengan baik ataukah seperti apa? Sudah berapa banyak anggaran yang sudah dikucurkan selama ini untuk kepentingan itu. Dan apakah membawa dampak positif ataukah tidak? Ada ataukah tidak efeknya? Sehingga kita bisa melihat berapa anggaran yang tersisa dan apa yang yang harus kita lakukan ke depan,” ungkap Andi Harun.
Bersama Rusmadi, Andi Harun ingin seluruh program, termasuk penanganan Covid-19 dapat dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Di Hadapan Isran Noor, Andi Harun-Rusmadi Paparkan Prioritas 100 Hari Kerja
Andi Harun menilai, kerumunan masyarakat di sejumlah lokasi publik kian ramai. Termasuk tempat nongkrong. Dia ingin pelaksanaan protokol kesehatan semakin diperketat, dengan cara mengintensifkan kegiatan operasi yustisi.
Berita Terkait
-
Minyak Telon Lokal Go Global, UMKM Binaan BRI Sukses Ekspor ke Mancanegara
-
Mudik Lebaran 2025 Sepi, Pengamat Ungkap Biang Keroknya
-
Konsisten Terapkan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan, BRI Raih 2 Penghargaan Internasional
-
Konvoi Palang Merah China Ditembaki, Menlu Pastikan Bantuan Indonesia Tetap Sampai ke Myanmar
-
Pakar Sebut Penurunan Jumlah Pemudik pada Lebaran 2025 Disebabkan Efisiensi Anggaran
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Sebut Masjid Al Jabbar Dibangun dari Dana Pinjaman, Kini Jadi Perdebatan Publik
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Yamaha NMAX Kalah Ganteng, Mesin Lebih Beringas: Intip Pesona Skuter Premium dari Aprilia
- JakOne Mobile Bank DKI Bermasalah, PSI: Gangguan Ini Menimbulkan Tanda Tanya
Pilihan
-
Hasil Liga Thailand: Bangkok United Menang Berkat Aksi Pratama Arhan
-
Prediksi Madura United vs Persija Jakarta: Jaminan Duel Panas Usai Lebaran!
-
Persib Bandung Menuju Back to Back Juara BRI Liga 1, Ini Jadwal Lengkap di Bulan April
-
Bocoran dari FC Dallas, Maarten Paes Bisa Tampil Lawan China
-
Almere City Surati Pemain untuk Perpanjang Kontrak, Thom Haye Tak Masuk!
Terkini
-
APBD Terpangkas Rp 300 Miliar, Pemkab PPU Matangkan Program Kartu Cerdas
-
Libur Lebaran di Beras Basah: 3.000 Pelancong, Mayoritas Wisatawan Lokal
-
Harga Sewa Kapal ke Pulau Beras Basah: Mulai Rp 550 Ribu, Ini Daftarnya!
-
Dua Penghargaan Internasional dari The Asset Triple A Awards 2025 Sukses Diboyong BRI
-
Dari Nganjuk ke Sepaku, Wisatawan Rela Tempuh Perjalanan Jauh Demi IKN