SuaraKaltim.id - Sebagai implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM berbasi mikro, Satgas Covid-19 tingkat RT dibentuk. Bahkan dana operasional sudah dicairkan secara bertahap.
Namun, dari 1.684 RT, masih ada 105 RT yang belum membentuk posko untuk penanganan Covid-19.
Hal itu diungkapkan Kepala Satpol PP Kota Balikpapan Zulikifli melalui konferensi pers, di Balikpapan, Selasa (11/5/2021).
“Masih ada memang yang dalam proses, lurah masih melakukan pendekatan, sosialisasi di lapangan,” ujar Zulkifli, dilansir dari Inibalikpapan.com, media jaringan Suara.com.
Rata-rata, kata Zulkifli, RT yang belum membentuk posko alasannya karena belum ditemukan kasus covid-19 atau masuk zona hijau. Meski begitu kata dia, wajib RT membentuk posko.
“Masalah ini rata-rata berada di daerah hijau, jadi sepertinya merasa perlu untuk bikin posko. Karena memang belum ada kasus tapi nanti kita tetap harus waspada, harus tetap ada posko,” ujarnya.
Menurutnya, ada kasus maupun taka da kasus covid-19 wajib membentuk posko. Karena tugasnya adalah mempertahankan wilayahnya tetap nol covid-19. “Posko wajib karena hijau juga harus ada,” ujarnya
“Karena posko itu tidak hanya ada kasus, tapi yang hijau juga perlu untuk mempertahankan jangan sampai malah terpapar juga,”
Kata dia, bagi yang belum membentuk posko maka tidak mendapatkan bantuan Rp 750 ribu untuk Satgas dimasing-masing RT. Karena ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan.
Baca Juga: Bupati Tangerang Pantau Posko Penyekatan Mudik di Gerbang Tol Cikupa
“Dalam surat edaran Wali Kota sudah kita ebrikan petunjuk, bahwa untuk bisa memohon mendapatkan dana posko itu, ada dua sayarat penting sesuai juga dengan surat edaran, petunjuk dari Satgas Pusat,” ujarnya
“Pertama harus ada bukti pembentukkan, posko itu dibentuk oleh lurah setempat, yang kedua ada laporan pembentukkan dan kegiatannya. Jadi dua syarat ini yang ada di lapangan, jadi gak dapat.”
Berita Terkait
-
Bupati Tangerang Pantau Posko Penyekatan Mudik di Gerbang Tol Cikupa
-
Bupati Tangerang dan Menaker Tinjau Posko Pengaduan THR
-
Ribuan Pemudik Bobol Pos Penyekatan di Bekasi, Ini Kata Polisi
-
Jemaah Masjid Terpapar Corona, RT Berstatus Zona Merah
-
Kantor Imigrasi Balikpapan Ungkap Data WNA Asal India, Ada 90-an Orang
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Kaltim Masuk 10 Besar Nasional Provinsi Rawan Karhutla
-
Kebakaran Lahan Gambut Seluas 311 Hektare Terjadi di Kutai Kartanegara
-
BRI Hadirkan Semarak Merah Putih di Sofifi, Buka Ruang UMKM Tumbuh
-
Enam Perusahaan di Kalimantan Dijatuhi Sanksi Imbas Karhutla Areal Konsesi
-
Kaltim Tetapkan Siaga Bencana Karhutla Imbas Fenomena El Nino