Kemendagri Kategorikan Kaltim dalam Lima Provinsi yang Miskin Inovasi Tahun 2020

SuaraKaltim.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penilaian terhadap provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia dalam melakukan inovasi. Dari penilaian tersebut Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) termasuk satu dari lima provinsi yang miskin inovasi atau memiliki nilai indeks inovasi terendah di Indonesia.

Penilaian tersebut disampaikan dalam acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2021, Rabu (16/6/2021) secara virtual oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri Agus Fatoni.

Lebih lanjut, dia mengatakan, empat provinsi lainnya yang memiliki nilai indeks inovasi terendah selain Kaltim, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat (Kalbar), Maluku, dan Gorontalo.

Dia juga menyebut, jika penilaian dalam kategori kurang inovatif berdasarkan Indeks Inovasi Daerah 2020. Selain lima provinsi yang miskin inovasi, masih ada 55 kabupaten dan 3 kota yang tidak dapat dinilai inovasinya (disclaimer).

Dikatakannya, rendahnya skor indeks bisa dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya kurang maksimalnya pemerintah daerah dalam melakukan pelaporan inovasi.

Dia mengemukakan, sering kali pemerintah daerah tidak memenuhi persyaratan yang diberikan, walau sebenarnya daerah tersebut memiliki berbagai terobosan kebijakan.

“Bisa jadi pemerintah daerah memiliki inovasi yang cukup banyak, tapi tidak dilaporkan atau bisa saja dilaporkan tapi tidak ditunjang data-data pendukung yang ada,” katanya seperti dikutip dari Kaltimtoday.co-jaringan Suara.com.

Ditambahkannya, bagi pemerintah daerah yang memperoleh hasil skor indeks rendah diimbau untuk segera berbenah.

Pun kepada kepala daerah diminta untuk melakukan langkah strategis dengan jajarannya, yakni dengan mensinergikan perangkat daerah untuk melahirkan inovasi.

Baca Juga: Bertambah 177 Kasus, Pasien Positif Covid-19 di Kaltim Capai 73.218 Orang

“Kolaborasi dengan para aktor inovasi juga wajib dilakukan. Selain itu tiap perangkat daerah harus menumbuhkan budaya inovasi,” katanya.

Fatoni mengemukakan, hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah nantinya bisa menjadi masukan bagi Kemendagri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Penilaian indeks juga diharapkan dapat memotivasi daerah agar senantiasa meningkatkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kemendagri kerap melakukan evaluasi terhadap penilaian Indeks Inovasi Daerah untuk menghasilkan sistem penilaian yang lebih terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Tahun ini, tahap penginputan data inovasi dalam indeks akan dimulai pada Mei hingga 13 Agustus 2021. Diharapkan semua pemerintah daerah berpartisipasi,” ujarnya.

Berikut daftar pemerintah daerah dengan kategori kurang inovatif dan disclaimer hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah 2020.

Provinsi dengan Skor Indeks Inovasi Terendah (Kurang Inovatif)

1. Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Provinsi Kalimantan Barat
3. Provinsi Maluku
4. Provinsi Kalimantan Timur
5. Provinsi Gorontalo

Kabupaten dengan kategori Tidak Dapat Dinilai (Disclaimer)

1. Kabupaten Boalemo
2. Kabupaten Boven Digoel
3. Kabupaten Buru
4. Kabupaten Buton Tengah
5. Kabupaten Buton Utara
6. Kabupaten Deiyai
7. Kabupaten Dogiyai
8. Kabupaten Fakfak
9. Kabupaten Halmahera Barat
10. Kabupaten Halmahera Tengah
11. Kabupaten Halmahera Timur
12. Kabupaten Intan Jaya
13. Kabupaten Kaimana
14. Kabupaten Kapuas Hulu
15. Kabupaten Kepulauan Aru
16. Kabupaten Kepulauan Yapen
17. Kabupaten Lanny Jaya
18. Kabupaten Mahakam Ulu
19. Kabupaten Malaka
20. Kabupaten Mamberamo Raya
21. Kabupaten Manggarai
22. Kabupaten Manggarai Barat
23. Kabupaten Manggarai Timur
24. Kabupaten Manokwari Selatan
25. Kabupaten Mappi
26. Kabupaten Maybrat
27. Kabupaten Memberamo Tengah
28. Kabupaten Morowali
29. Kabupaten Nduga
30. Kabupaten Ngada
31. Kabupaten Nias Utara
32. Kabupaten Paniai
33. Kabupaten Pasangkayu
34. Kabupaten Pegunungan Arfak
35. Kabupaten Polewali Mandar
36. Kabupaten Pulau Taliabu
37. Kabupaten Puncak
38. Kabupaten Puncak Jaya
39. Kabupaten Raja Ampat
40. Kabupaten Rokan Hilir
41. Kabupaten Sabu Raijua
42. Kabupaten Sarmi
43. Kabupaten Seram Bagian Timur
44. Kabupaten Sorong
45. Kabupaten Sorong Selatan
46. Kabupaten Supiori
47. Kabupaten Tambrauw
48. Kabupaten Tana Toraja
49. Kabupaten Teluk Bintuni
50. Kabupaten Teluk Wondama
51. Kabupaten Timor Tengah Utara
52. Kabupaten Tolikara
53. Kabupaten Waropen
54. Kabupaten Yahukimo
55. Kabupaten Yalimo

Kota dengan kategori Tidak Dapat Dinilai (Disclaimer)

1. Kota Sorong
2. Kota Gunungsitoli
3. Kota Subulussalam