SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memperketat langkah pengawasan pangan setelah beredarnya beras bermutu rendah dengan label premium.
Di sisi lain, pemprov juga mendorong optimalisasi lahan pertanian untuk menjamin pasokan sekaligus mencapai target swasembada.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menekankan pentingnya memanfaatkan lahan pertanian yang berdekatan dengan sumber air agar produktivitas meningkat.
Menurutnya, intensitas panen bisa ditingkatkan hingga tiga hingga empat kali setahun dengan dukungan teknologi.
“Kalau panennya bisa 3-4 kali setahun, pendapatan petani bisa sampai Rp20–26 juta per bulan. Ini jauh lebih besar dibanding UMR,” tegas Rudy dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Kaltim, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 19 Agustus 2025.
Sementara itu, temuan beras yang tidak sesuai standar premium juga menjadi sorotan.
Kepala Dinas PPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih, mengungkapkan hasil uji acak terhadap 17 merek beras di pasaran.
“Parameter yang diuji seperti kadar air, butir patah, dan tekstur. 16 merek tidak sesuai,” jelas Heni.
Ia menambahkan, hanya satu merek beras yang benar-benar memenuhi kriteria premium.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Samarinda Hadir dengan Fasilitas Kelas Dunia, Kata Andi Harun
Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Menteri Pertanian usai terungkap 212 merek beras bermasalah secara nasional.
Satgas Pangan bersama aparat daerah juga diturunkan untuk memeriksa distribusi dan meminta klarifikasi dari para distributor.
Di sisi ketersediaan, Bulog memastikan stok masih mencukupi.
Kepala Bulog Cabang Samarinda, Adi Yanuar, menyebut pasokan beras medium masih mencapai 8.900 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.
“Stok kami saat ini sebanyak 8.900 ton beras medium. Jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan Samarinda hingga akhir tahun,” ujarnya.
Adi menjelaskan, distribusi dilakukan lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui operasi pasar, gerakan pangan murah (GPM), hingga ritel modern seperti Indomaret.
“Ritel modern sekarang sudah bisa menjual beras SPHP, sesuai dengan juknis. Kami melayani sesuai permintaan (purchase order) dari ritel,” tambahnya.
Bulog pun memastikan harga tetap terkendali.
“Intinya, harga tidak boleh melebihi HAT. Di Bulog sendiri, kami jual maksimal Rp11.300 per kilogram,” jelasnya.
Untuk memperluas penyaluran, Bulog menggandeng Kodim, Polres, dan koperasi termasuk Koperasi Merah Putih.
“Selama permintaan dari ritel modern terus berjalan, distribusi akan dilakukan secara berkelanjutan,” pungkas Adi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Bos Tambang Batu Bara di Kaltim Ditahan, Disebut Rugikan Negara Rp500 Miliar
-
Jadwal Imsakiyah Ramadan di Samarinda, Selasa 24 Februari 2026
-
Jadwal Buka Puasa Ramadan di Samarinda, Senin 23 Februari 2026
-
Dugaan Layanan Buruk Puskesmas Sebabkan Bayi Meninggal, Dinkes Kaltim Turun Tangan
-
Rekening Terkuras Lewat APK Berkedok Undangan, Pakar Minta Update Sistem Keamanan