SuaraKaltim.id - Larutnya kisruh SMA 10 Samarinda dengan Yayasan Melati tampaknya mulai menunjukan titik terang. Pasalnya Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menegaskan agar SMA 10 Samarinda harus angkat kaki dari aset tersebut.
Permasalahan dua pihak tersebut diketahui muncul saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Yayasan Melati yang mengklaim memiliki aset di lokasi yang ditempati SMA 10 Samarinda mengusir piahk sekolah. Pengusiran tersebut berdasarkan adanya legalitas yang berasal dari surat disposisi Gubernur Kaltim Isran Noor yang mewajibkan SMA 10 harus pindah ke gedung di Jalan Perjuangan Samarinda meskipun fasilitas gedung belum memadai.
Saat dikonfirmasi awak media, Isran Noor menegaskan memang telah memberikan disposisi tersebut.
"Harus segera dipindahkan. Enggak bisa terlalu lama di situ (Kampus A Jalan HM Rifaddin). Sekolahnya dipindah," tegas Isran saat ditemui di DPRD Kaltim seperti dilansir Presisi.co-jaringan Suara.com pada Senin (21/6/2021).
Isran menyatakan, telah mengkaji masalah tersebut dan menyebut persoalan SMA 10 dan Yayasan Melati telah lama terjadi. Menurutnya, hal ini nantinya akan menjadi keputusan gubernur.
Sedangkan untuk aset di Jalan HM Rifaddin, berupa tanah dan bangunan, dia menegaskan bakal membahas dan masih dipelajari. Lantaran aset milik pemprov yang tercatat hanya tanah, sedangkan bangunan diklaim milik Yayasan Melati.
"Setelah selesai (pemindahan), baru kami bahas lagi aset itu. Sementara masih dipelajari. Saya bilang pindah untuk menghindarkan yang bermasalah berkepanjangan. Pindah," katanya.
Untuk diketahui, fasilitas di Kampus B SMA 10 Samarinda, Jalan Perjuangan masih terbatas. Mulai jumlah ruang kelas yang kurang, asrama yang kurang memadai untuk ditempati semua siswa, tak ada lapangan parkir dan upacara, hingga soal fasilitas air bersih. Selama ini, SMA 10 mengaku masih menggunakan air sumur.
Sebelumnya diberitakan, ratusan siswa SMA 10 Samarinda bersama orang tua murid menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) pada Rabu (16/6/2021) pagi sekira pukul 10.00 WITA.
Baca Juga: Waduh! SMA 10 Samarinda Dirusak dan Diusir Yayasan Melati, Pengamat: Wajib Dijerat Pidana
Massa yang tergabung dalam Aliansi Smaridasa Bersatu itu menolak pemindahan sekolah.
Dalam aksi tersebut, mereka membentangkan spanduk berisi tuntutan hingga diterima audiensi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Anwar Sanusi. Dalam audiensi, mereka menolak pemindahan SMA 10.
Massa menyebut Yayasan Melati mengusir SMA 10 demi kepentingan bisnis, lantaran itu, mereka menuntut aparat mengusut dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan yayasan tersebut dan mengaudit dugaan memanfaatkan aset negara untuk kepentingan pribadi.
Tuntutan tersebut berdasarkan pada putusan Pemprov Kaltim tahun 2014 yang telah mencabut hak pinjam pakai Yayasan Melati. Massa juga menyebut tindakan Yayasan Melati merusak fasilitas SMA 10 Samarinda sebagai tindakan premanisme yang menganggu kenyamanan siswa.
"Sudah ditindaklanjuti. Tidak ada perubahan penerimaan peserta didik baru (PPDB)," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Anwar Sanusi saat audiensi seperti dilansir Presisi.co-jaringan Suara.com.
Dia juga menyebut, belum tentu Yayasan Melati melakukan seperti yang dicantumkan dalam tuntutan massa.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Penemuan Cadangan Gas Raksasa di Cekungan Kutai, Kaltim Ingin PI 10 Persen
-
KPK Datangi Kantor Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, Ada Apa?
-
Rudy Mas'ud Dinilai Tak Paham Hukum, Klaim Punya Hak Prerogatif Seperti Presiden
-
Rudy Mas'ud soal Adik Kandungnya Jadi Tim Ahli Gubernur: Itu Hak Prerogatif
-
Adik Masuk Tim Ahli Gubernur, Rudy Mas'ud Samakan Seperti Hashim dan Prabowo