Makmur HAPK Gugat Pelengserannya dari Ketua DPRD Kaltim, Golkar Sebut Kerap Mangkir Rapat

SuaraKaltim.id - Langkah Makmur HAPK yang menggugat pencopotan dirinya dari kursi Ketua DPRD setempat di Mahkamah Partai Golkar dihargai oleh Pengurus DPD Golkar Kaltim. Bahkan, mereka menilai pilihan tersebut merupakan langkah yang bijak dalam menyelesaikan polemik yang terjadi selama beberapa pekan terakhir.

Merespon adanya gugatan yang Ketua Harian DPD Golkar Kaltim tersebut, Sekretaris DPD Golkar Kaltim Husni Fahruddin mengaku masih menunggu surat resmi dari Mahkamah Partai.

"Golkar Kaltim menghargai apa yang ditempuh Pak Makmur. Lebih baik daripada memainkan pola-pola gerakan eksternal. Jadikan hukum sebagai panglima," katanya seperti dilansir Presisi.co-jaringan Suara.com.

Dia mengemukakan, sambil menunggu proses persidangan sesuai mekanisme internal partai, proses di DPRD Kaltim juga didorong harus tetap berjalan.

"Sampai paripurna dan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," katanya.

Baca Juga: Tak Terima Dicopot dari Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK Ajukan Gugatan ke Mahkamah Partai

Meski begitu, DPD Golkar Kaltim berharap Makmur legawa menerima keputusan partai. Pun DPD Golkar Kaltim juga meminta Makmur mendinginkan segelintir orang di luar partai yang diklaimnya telah memancing keributan.

"Itu tidak baik untuk kondusivitas di Kaltim. Urusan ketua DPRD Kaltim saja ributnya begini, kita harusnya tenang menghadapi pandemi. Jangan malah membuat gerakan yang mengundang orang-orang berkumpul. Nanti makin parah Covid-19 di Samarinda ini," sebutnya.

Lebih lanjut, dia mengemukakan, alasan utama usulan pergeseran Ketua DPRD Kaltim yang diduduki Makmur HAPK, berawal dari aspirasi 11 anggota Fraksi Golkar DPRD Kaltim, lantaran terjadi kebuntuan komunikasi serta minimnya keaktifan Makmur HAPK dalam rapat-rapat fraksi.

Lantaran sulitnya berkomunikasi, Makmur juga disebut jarang terlibat dalam rapat-rapat DPD Partai Golkar Kaltim, baik yang digelar dalam bentuk pertemuan fisik maupun rapat secara virtual.

"Semua data ada pada kami. Yang nanti bisa dibuktikan di Mahkamah Partai. Cukup itu saja yang bisa kami sampaikan agar publik memahami secara umum sehingga Golkar tidak dianggap menzalimi seseorang," imbuhnya.

Baca Juga: Wali Kota Andi Harun akan Surati Pengurus DPD Golkar Kaltim agar Kembalikan Aset Pemkot

Dia pun membalas tudingan politisi senior itu yang menyebut DPD Partai Golkar Kaltim tidak dilibatkan dalam proses diskusi hingga rapat pleno membahas rencana rotasi salah satu alat kelengkapan dewan di DPRD Kaltim itu.