Bicara Pertahanan Perang, Menhan Prabowo: Kita Berdoa Tidak Terjadi Invasi..

SuaraKaltim.id - Pemerintah berencana membeli alat utama sistem senjata (Alutsista). Namun, Alutsista itu tidak langsung jadi, tapi harus menunggu beberapa tahun.

Membeli senjata, kata dia, tidak seperti berbelanja di supermarket yang tinggal datang, beli, barang dikirim. Ia meyakinkan kalau tidak ada alat perang yang dibeli langsung datang.

Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto saat menjadi keynote speech pada webinar bertajuk ‘Optimalisasi Industri Pertahanan Dalam Konteks Kepentingan Nasional RI di Abad 21’ yang diselenggarakan Jumat, 9 Juli 2021.

"Tidak ada alat perang yang kita bisa beli langsung, tidak ada," katanya, dikutip dari terkini.di, jejaring media suara.com, Sabtu (10/07/2021).

Baca Juga: Viral Stand-up Comedy Prabowo Soal Utang, Warganet Ramai-Ramai Jadi Juri

Ia pun menyinggung alat alutsista yang rencana ingin dibeli pemerintah. Prabowo mengatakan bahwa senjata alutsista tersebut proses pembeliannya tidak cepat.

"Kita beli hari ini tanda tangan kontrak, datangnya 6 tahun lagi. Pesawat pertama mungkin bisa datang tiga tahun, kemudian seterusnya," ujarnya.

"Jadi kita mungkin baru punya satu atau dua skadron setelah enam tahun. Nah sekarang sampai enam tahun bagaimana kita hadapi kalau ada ancaman?" terang Prabowo.

Meskipun begitu, Ia melanjutkan, Indonesia harus banyak belajar dari sejarah di masa penjajahan. Apabila bangsa ingin damai dan tentram, maka di lain hal harus siap berperang.

"Jika menghendaki damai kita harus siap perang, kalau terjadi perang kita tidak bisa buru-buru ke supermarket untuk beli alat perang," ucap Prabowo.

Baca Juga: Pakar Kritik Cara Pemerintah Tangani Wabah Covid-19: Kurangi Biaya Perjalanan Dinas!

Ia lalu berharap agar ke depannya tidak terjadi perang dadakan atau invansi di Indonesia.

"Kita berharap tidak terjadi ancaman. Kita berdoa tidak terjadi invasi. Tapi para perancang negara, terutama mereka-mereka yang diberi tanggung jawab di bidang pertahanan dan keamanan, kita tidak bisa menyusun kebijakan berdasar harapan," pungkasnya.

"Kita tidak bisa menyusun rencana berdasar doa. Doa perlu, tapi rencana tidak bisa didasarkan atas doa dan harapan," kata Prabowo.