SuaraKaltim.id - Anggota DPRD Kota Samarinda Abdul Rofik angkat bicara. Khususnya soal sikap anaknya yang tertangkap kamera mengacungkan jari tengah ke arah petugas Operasi Yustisi, Selasa (27/07/2021).
Dikutip dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Abdul Rofik mengaku tidak tahu arti acungan jari tengah tersebut.
“Adapun anak saya melakukan sesuatu seperti itu sebenarnya saya sendiri tidak tahu artinya apa. Jadi itu cuma dibesar-besarkan saja,” ungkap Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu saat dikonfirmasi, Kamis (29/07/2021).
Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Samarinda itu malah balik mengoreksi sikap petugas Satpol PP, yang dianggap kurang persuasif dalam menjalankan instruksi wali kota di situasi PPKM Level 4 saat ini.
Baca Juga: Satpol PP Solo Ancam Tutup Tempat Usaha Jika Melanggar Aturan PPKM Level 4
“Harusnya dibina melalui penyampaian informasi yang baik. Tak perlu dibesar-besarkan. Biasanya anak-anak itu jam 9 aja sudah off, jadi yang seharusnya dilakukan saat penertiban itu jaga jaraknya, pakai masker, terapkan Prokes yang ketat,” kata Rofik yang pada saat kejadian mengaku sedang di rumah dalam satu kawasan kafe Black Orchid milik anaknya di Jalan Kedondong, Kecamatan Samarinda Ulu.
“Saat itu kan petugas masuk ke dalam rumah, itu masuk kategori pidana pelanggaran aturan masuk tanpa izin, apalagi membuat gaduh, saya dalam keadaan tidur dan sakit,” sambungnya.
“Bukan di kafe yang bergerombol, malah Satpol PP yang masuk beberapa truk tadi. Jadi yang membuat kerumunan itu sebenarnya siapa sih,” sindirnya.
Meski gestur atau sikap yang ditunjukkan anaknya tersebut masuk pada kategori tindakan senonoh, namun Rofik kembali menegaskan jika hal tersebut dianggapnya biasa dilakukan. Terlebih, bagi kalangan muda seperti anaknya tersebut.
"Anak muda biasa ajalah itu. Jangan terlalu baper-baper," nilainya.
Baca Juga: Satpol PP Samarinda Diacungi Jari Tengah Saat Sosialisasi PPKM Level 4
Terkait hal tersebut, Pengamat Hukum dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah turut menyampaikan pendapatnya. Ia mengatakan, mereka yang menghina seorang pegawai negeri pada saat melaksanakan tugasnya secara sah. Hal itu dapat dikenakan delik pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 316 KUHP.
Berita Terkait
-
Hadapi Kebijakan Tarif Trump, Legislator PKS: RI Harus Jalankan Diplomasi Dagang Cerdas dan Terukur
-
Warga Depok, Bekasi Hingga Tangerang Dilarang Gelar Konvoi Malam Takbiran di Jakarta
-
Wow! Stadion Segiri Berubah Total Usai Direnovasi 81 Miliar, Intip Perubahannya
-
Bukber Asyik di Samarinda & Balikpapan: Ini 5 Kafe serta Restoran Pilihan untuk Ramadan!
-
Kritik Legislator PKS soal Banyak Kader PSI di FOLU Net Sink: Penunjukan Pengurus Bukan untuk Bagi-bagi Kekuasaan!
Terpopuler
- Pamer Hampers Lebaran dari Letkol Teddy, Irfan Hakim Banjir Kritikan: Tolong Jaga Hati Rakyat
- Kekayaan Menakjubkan Lucky Hakim, Bupati Indramayu yang Kena Sentil Dedi Mulyadi
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
- Jualan Sepi usai Mualaf, Ruben Onsu Disarankan Minta Tolong ke Sarwendah
- Bak Trio Ridho-Idzes-Hubner, Timnas Indonesia U-17 Punya 3 Bek Solid
Pilihan
-
IHSG Hari Ini Anjlok Parah, Prabowo Mengaku Tidak Takut Hingga Singgung Judi
-
Kopicek: Ketika Komunitas Mata Hati Mengubah Stigma Tunanetra Melalui Kopi
-
IHSG Bergejolak, Prabowo Sesumbar: Saya Tidak Takut dengan Pasar Modal
-
7 Rekomendasi HP Murah Memori Jumbo Terbaru April 2025, Mulai Rp 2 Jutaan
-
AFC Sempat Ragu Posting Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Dunia, Ini Penyebabnya
Terkini
-
Dari Infrastruktur hingga UMKM, DPRD PPU Siap Genjot Perubahan Jelang Era IKN
-
Wisata Tambalang Berubah Duka, Bocah Teluk Bayur Tenggelam saat Liburan Keluarga
-
Rp 10 Miliar untuk Wifi Gratis, Apa Saja yang Didapat Warga Desa Kaltim?
-
IKN Sudah Mewah, Tapi Tikus Masih Jadi Tuan Rumah?
-
Saat Motor Brebet Jadi Isu Publik, Pemerintah Dinilai Gagal Jaga Komunikasi Krisis