SuaraKaltim.id - Komisi VI DPR RI memastikan Citilink Indonesia akan masuk dalam Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata atau Indonesia Aviation and Tourism Holding Co yang saat ini tengah dibentuk oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN.
Masuknya maskapai penerbangan LCC (low cost carrier) ini akan menggantikan induknya, Garuda Indonesia, yang saat ini masih dalam proses restrukturisasi atas sejumlah kewajiban kepada para kreditornya.
''Citilink bukan saja lowcost carrier, tetapi saat ini adalah BUMN angkutan udara yang masih untung selama pandemi. Masuknya Citilink dalam holding sangat mendukung program kepariwisataan,'' ujar Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron disadur dari Suara.com, Senin (16/8/2021).
Selain keuangan Citilink yang sehat, katanya, masalah pertimbangan masuknya Citilink ke holding mengingat perusahaan ini merupakan anak usaha Garuda. Sementara Garuda belum masuk di tahap 1 holding karena dalam proses restrukturisasi kewajibannya.
''Sisi lain Garuda sedang bermasalah dengan keuangannya, dan bisa saja menurut saya financial strategy, karena sisi lain Citilink sebagian besar kepemilikan diambil oleh Indonesia Aviation and Tourism Holding Co yang sumber anggaranya dari PMN. Sisi lain Garuda mendapatkan suntikan dana atas pengambilalihan saham tersebut,'' kata politikus Partai Demokrat ini.
Ia mengatakan, langkah ini merupakan cara Kementrian BUMN menyelamatkan Garuda.
''Pada saat ini, Garuda harus melakukan pengetatan, restrukturisasi utang, dan renegosiasi dengan para lessor, agar kedepan mampu memberikan kepercayaan kepada publik, karena garuda sebagai BUMN yang sudah IPO, jadi berat juga kalau mau diambil alih BUMN aviasi dan pariwisata dengan beban keuangan yang begitu berat,'' jelasnya.
Pertimbangan Citilink ke Holding BUMN
Sebelumnya, Wakil Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Edwin Hidayat Abdullah, yang juga Direktur Project Management Office (PMO) Holding BUMN Aviasi ini mengatakan pertimbangan masuknya Citilink ke holding mengingat perusahaan ini merupakan anak usaha Garuda.
Baca Juga: Komisaris Garuda Indonesia Ramai-ramai Mundur, Ekonom: Menuju Pailit
"Citilink kan anak Garuda. Sementara Garuda belum masuk di tahap 1 holding karena dalam proses restrukturisasi kewajibannya," kata Edwin, Minggu (15/8).
Dijelaskan, Garuda Indonesia nantinya akan menyusul untuk masuk ke holding ini setelah seluruh proses restrukturisasi keuangan perusahaan rampung dilakukan.
Progres pembentukan holding tersebut saat ini masih dalam tahap penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP). Ditargetkan holding ini terbentuk pada akhir kuartal ketiga 2021.
Edwin yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN ini menyebut saat ini baru saja selesai dilakukan harmonisasi PP tersebut.
Langkah selanjutnya adalah menghitung valuasi masing-masing perusahaan yang akan masuk dalam holding ini dan setelah inbreng saham bisa dilakukan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
BRI Sepakat Tebar Dividen Rp52,1 Triliun, Cek Jadwal Detail dan Pembagiannya
-
Perkuat Ekosistem Digital, BRI Hadirkan Fitur Tebus Gadai di BRImo
-
Polemik Iuran BPJS Memanas, Wali Kota Samarinda Tantang Tim Ahli Gubernur Kaltim
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim