Untuk diketahui, vaksinasi yang akan disuntikkan kepada 6000 masyarakat bukanlah vaksin moderna, melainkan vaksin AstraZeneca.
Kepala Umum BPIC Kaltim, Awang Dharma Bakti mengatakan, awalnya pihak Dinas kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda menjanjikan akan memakai vaksin moderna. Namun, tiba-tiba ada informasi bahwa vaksin di islamic menggunakan vaksin AstraZeneca.
"Saya dapat info dari staff saya, ternyata vaksin yang dipakai astrazeneca bukan moderna. Padahal kan sudah ada fatwanya bahwa vaksin astrazeneca itu mengandung babi," ungkapnya, Selasa (24/8).
Setelah mendapatkan informasi tersebut, dirinya langsung menghubungi Wali Kota Samarinda, Andi Harun dan Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, terkait vaksin astrazeneca yang dikirimkan bukan moderna.
Bahkan dirinya langsung mengirim surat fatwa tersebut kepada Wali Kota Samarinda dan Wakil Gubernur Kaltim.
"Jadi alasan kami menolak vaksin ini karena itu haram, kalau suntiknya vaksin Moderna ya kita gak papa. Tapi kalau AstraZeneca ini sudah ada pernyataannya bahwa ini haram," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Perkuat Ekosistem Digital, BRI Hadirkan Fitur Tebus Gadai di BRImo
-
Polemik Iuran BPJS Memanas, Wali Kota Samarinda Tantang Tim Ahli Gubernur Kaltim
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi