SuaraKaltim.id - Peningkatan limbah medis selama pandemi Covid-19 tentu sangat memprihatinkan. Lantaran, limbah dari sektor ini tergolong sebagai limbah beracun dan berbahaya.
Terungkap, sebelum pandemi melanda, rata-rata limbah medis yang dihasilkan Indonesia mencapai 400 ton per hari. Nominal itu meningkat drastis sebanyak 30 persen. Atau sekitar 520 ton per harinya saat pandemi.
Hal itu disampaikan Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Edward Nixon Pakpahan.
Baginya, semua hal yang berkenaan dengan penderita Covid-19, harus dianggap sebagai maujud infeksius. Alias, benda yang sudah terkontaminasi organismus pathogen yang mampu menjangkitkan penyakit pada manusia daif.
Itulah mengapa, limbah medis dari Covid-19 harus dihancurkan agar meminimalkan transmisi virus.
"(Limbah medis Covid-19) harus dimusnahkan, dibakar," katanya, disadur dari Suara.com, Minggu (29/8/2021).
Hingga kini, KLHK sudah menggenapi penanganan limbah medis Covid-19. Yakni dengan membangun insenerator di berbagai daerah sejak 2021.
Insenerator mampu menumpur 150 ton limbah medis per harinya. Ia menyatakan, jika itu perlu dilaksanakan lantaran Covid-19 merupakan virus berbahaya dan limbah medisnya juga harus ditangani dengan baik.
Ia menyebut, jika masker menjadi salah satu sumber limbah medis terbanyak saat ini. Lantas, ia menganjurkan masker yang sudah digunakan wajib untuk dipotong dan disemprot dengan cairan disinfeksi.
Baca Juga: Update 28 Agustus: Covid-19 di Jakarta Tambah 478, Sembuh 451, Meninggal 10 Orang
Setelah itu, masker bekas juga perlu dikemas dengan baik, sebelum dibawa ke tempat pemusnahan.
"Semua limbah medis harus dimusnahkan," ucapnya.
"Kami berharap kawan-kawan Pramuka bisa ikut membantu menyosialisasikan cara penanganan masker yang aman," ujarnya menambahkan.
Tak hanya, penanganan limbah medis, terdapat pula masalah yang harus ditangani. Yakni, soal disinformasi. Tenaga Ahli Menteri Kominfo Donny Budi Utoyo membeberkan, hampir 2 ribu kabar hoaks beredar luas selama pandemi Covid-19 berlangsung di Bumi Pertiwi.
Ia pun meminta, semua kalangan untuk memberantas kabar hoaks, serta rutin memeriksa situs resmi covid19.go.id untuk mengetahui informasi terpercaya soal Covid-19.
"Jika ada berita yang tidak jelas sumber dan kebenarnya, jangan disebar ke orang lain dengan alasan bertanya atau mengonfirmasi," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Perkuat Ekosistem Digital, BRI Hadirkan Fitur Tebus Gadai di BRImo
-
Polemik Iuran BPJS Memanas, Wali Kota Samarinda Tantang Tim Ahli Gubernur Kaltim
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi