Data Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor di Medsos, Ini Penjelasan Satgas Penanganan Covid-19

SuaraKaltim.id - Sertifikat vaksin milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebar di media sosial (Medsos). Menurut Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 kebocoran itu diduga karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Jokowi terlihat saat Pemilihan Presiden (Pilpres).

Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito. Ia juga menyampaikan bahwa hal itu tak akan terjadi lagi. Ia menegaskan pemerintah hingga kini dan seterusnya akan memperbaiki keamanan data pribadi di aplikasi Pedulilindungi.

"Terkait tersebarnya NIK presiden, hal ini dimungkinkan karena NIK presiden tersedia sebagai data calon presiden pada saat pemilihan presiden," katanya melansir dari Suara.com, Selasa (7/9/2021).

Ia menyebut saat ini pemerintah menggunakan parameter dalam aplikasi Pedulilindungi. Seperti tanggal lahir, tanggal vaksin, jenis vaksinnya, serta NIK.

Baca Juga: Satgas Covid-19: Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor Karena Pakai Data Pilpres

"Penting untuk diketahui bahwa saat ini digitalisasi vaksinasi dari kementerian kesehatan masih dalam tahap transisi menuju satu data," ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya seorang warganet mengunggah foto yang memperlihatkan keteranan vaksinasi Covid-19 di aplikasi Twitter. Usut punya usut, surat keterangan vaksinasi itu milik Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi. Hal itu bisa dilihat secara umum melalui PeduliLindungi.

Dalam unggahan itu pula, terlihat jelas identitas lengkap milik sang presiden. Mulai dari NIK, nama, hingga tanggal lahir.

Tak hanya itu, hal lain yang juga terpampang tanpa disensor si pengunggah ialah barcode dua dimensi yang tertera.

Kemudian, terdapat pula keterangan soal Jokowi telah menjalani vaksinasi Covid-19 untuk dosis kedua pada 27 Januari 2021 lalu.

Baca Juga: Hal-hal yang Perlu Dilakukan Saat Menerima Informasi di Dunia Digital

Nampak dari aktivitasnya, si pengunggah bisa leluasa mengakses sertifikat vaksin milik orang lain. Terbukti dengan dirinya yang bisa memeriksa sertifikat milik Jokowi.