SuaraKaltim.id - Isu rereshuffle Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencuat. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menuturkan, hal itu bisa saja terjadi jika Kapolri Listyo tidak segera berbenah diri.
Pasalnya, teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kapolri Listyo sudah dilayangkan. Teguran itu diakui Jokowi sudah ia berikan dihadapan seluruh pemimpin redaksi media di Istana Kepresidenan, Rabu 15 September 2021.
Dilansir dari Suara.com, pada hari yang sama pula Listyo lantas memberikan instruksi kepada seluruh jajaran Polda lewat Surat Telegram Nomor: STR 862/IX/PAM.III/2021.
Instruksi itu diberikan Listyo kepada seluruh jajaran kepolisian daerah atau Polda untuk tidak bersikap reaktif terhadap masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi.
Baca Juga: Khawatir Mengganggu, Legislator Ingatkan Polri Tak Gelar Lomba Mural di Tempat Umum
Alasan Presiden Jokowi menegur Listyo terkait reaksi berlebih dari aparat kepolisian kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi ke Presiden Jokowi di saat ia melakukan kunjungan kerja di sejumlah daerah. Salah satunya saat Presiden Jokowi berada di Solo.
Kala itu, pemberitaan ramai terkait kabar ada 10 mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo yang diamankan lantaran membentangkan poster di tengah kunjungan kerja Jokowi pada Senin, 13 September 2921. Salah satu poster tersebut padahal hanya bertuliskan pesan permintaan berupa 'Pak Jokowi tolong benahi KPK'.
Bambang Rukminto menilai teguran Jokowi itu merupakan respons atas kelambatan Kapolri dalam menyikapi dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
Menurutnya, Listyo seringkali telat memberikan respons dan selalu menunggu arahan presiden.
"Listyo ini sering kali telat respons dan nunggu arahan bapak presiden. Dan respons presiden kemarin (menegur Listyo), bisa dibaca sebagai sinyal kelambatan Kapolri dalam menyikapi dinamika di masyarakat," katanya dikutip dari sumber yang, Jumat (17/9/2021).
Baca Juga: Mahfud Yakini Nawacita Presiden Hadirkan Negara di Perbatasan Akan Terwujud
Bahkan ia membeberkan, kelambatan respons dari Kapolri ini bukan hal yang pertama. Di Juni kemarin, Presiden Jokowi juga pernah menelepon Listyo untuk melakukan pembenahan pada permasalahan aksi premanisme terhadap sopir truk dan kontainer di Jakarta Utara.
Berita Terkait
-
Ketum Golkar Bakal Reshuffle Kepengurusan dalam Waktu Dekat: Tidak Harus Tunggu Satu atau Dua Tahun
-
Komdigi soal Wartawan Asing Izin Polisi untuk Liputan di Indonesia: Hanya Pendataan
-
Panen Raya Padi 2025 Sangat Tinggi, Pengamat Menyatakan Publik Layak Memberikan Apresiasi
-
Situasi Ekonomi Kian Memburuk: Benarkah Posisi Airlangga Hartarto Kini di Ujung Tanduk?
-
Pengamat Soroti Dugaan Kesengajaan Trump dalam Mengacaukan Ekonomi Dunia
Tag
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Penurunan Fungsi Kognitif Akibat Kebiasaan Pakai AI: Kemajuan atau Ancaman?
-
'Di Udara' Efek Rumah Kaca: Seruan Perjuangan yang Tidak Akan Pernah Mati
-
Terus Pecah Rekor! Harga Emas Antam 1 Gram Kini Dibanderol Rp1.975.000
-
Gaikindo Peringatkan Prabowo soal TKDN: Kita Tak Ingin Industri Otomotif Indonesia Ambruk!
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
Terkini
-
Farid Nurrahman tentang Jembatan Mahakam 1: Jika Melewati Umur Strukturnya, Harus Dibangun Baru
-
64 Ribu Wisatawan Kunjungi IKN, Balikpapan Jadi Titik Transit Utama
-
Pertamina Gandeng Bengkel Resmi untuk Tangani Motor Berebet di Bontang
-
Tak Perlu Jauh-jauh, Liburan Seru Saat Long Weekend Bisa Dinikmati di Samarinda
-
Tahap II Pembangunan IKN Dimulai, Pemerintah Gelontorkan Rp 48,8 Triliun dari APBN