Bantu Kaltim, Kalsel Jadi Provinsi Penyangga Ibu Kota Negara

SuaraKaltim.id - Forum Koordinasi Temu Usaha Perdagangan Antara Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Timur (Kaltim) secara resmi dibuka oleh Ketua Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3) Kaltim H Adi Buchari Muslim di Galaxy Hotel Banjarmasin, Selasa (19/10/2021).

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim itu menilai forum kerja sama ini sangat tepat dan penting, terutama untuk mendukung penyiapan Kaltim sebagai ibu kota negara (IKN) baru.

"Dengan IKN, jumlah permintaan pangan sudah pasti naik. Baik dari program IKN sendiri maupun orang yang bermigrasi secara spontan," kata Adi Buchari Muslim usai membuka forum yang dihadiri 12 pelaku usaha Kaltim dan 22 pelaku usaha dari Kalsel, dikutip dari rilis yang diterima pada Rabu (20/10/2021).

Ia mengatakan, prinsipnya ketika aktivitas suatu daerah meningkat, maka jumlah orang otomatis akan bertambah. Berikutnya, jumlah kebutuhan juga pasti akan meningkat.

Baca Juga: Partai Golkar Digugat Rp 33 Miliar Oleh Makmur HAPK

Kaltim sendiri tidak mungkin memenuhi seluruhnya. Sebab itu, kerja sama seperti dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop) Kaltim ini dinilai sangat tepat.

"Kerja sama ini sangat tepat. Di sana ada kepastian pasar, di sini ada produk-produk yang kita perlukan dengan harga yang stabil," bebernya.

Langkah seperti ini menjadi penting dilakukan karena Kaltim sendiri mengalami kesulitan untuk memenuhi berbagai kebutuhan itu.

Contoh swasembada beras yang sejak era tahun 80-an lalu sudah dicanangkan di Kaltim, tapi harapan itu tidak pernah bisa dicapai hingga saat ini.

Sebaliknya, Kalsel mampu memproduksi hingga 2 juta ton beras, sementara kebutuhan lokal mereka hanya 500 ribu ton. Demikian juga berbagai kebutuhan lain yang juga harus dipasok dari Kalsel.

Baca Juga: Capaian Vaksinasi Dosis Pertama di Kaltim Sudah 52 Persen, Dosis Kedua 31 Persen

"Penguatan kerja sama antardaerah ini penting mengingat Kaltim bukan provinsi penghasil. Harapan kami, dengan kerja sama ini kebutuhan masyarakat terpenuhi, harga dan pasokan stabil, sementara inflasi kita terjaga," paparnya