SuaraKaltim.id - Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang ikut menyinggung kepala dinas yang absen di rapat paripurna Singgungan itu ia sampaikan pada rapat di hari Selasa (19/10/2021) lalu.
Setelah sebelumnya, rekan satu fraksinya, Nursalam menyentil Kepala Satpol PP, yang jarang hadir di rapat. Kini, Bakhtiar menyinggung kursi yang harusnya diisi OPD banyak kosong.
Setiap rapat Paripurna, kepala OPD selalu tak lengkap. Ia menilai, mereka acuh terhadap rapat tanggapan Wali Kota mengenai pandangan fraksi DPRD Bontang.
"Apakah karena yang hadir hanya seorang Wakil Wali Kota makanya kepala dinas tidak hadir," jelasnya, dikutip dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Kamis (21/10/2021).
Untuk mengisi kursi yang kosong itu, ia mengajak tenaga honorer agar menempati kursi yang lowong.
Menurutnya, kendati sebagai staf, para pegawai non PNS lebih rajin ketimbang pimpinan mereka. Di samping itu, kekosongan kursi rapat juga mencoreng marwah Rapat Paripurna ini.
"Supaya terisi mungkin bisa diajak teman-teman honorer untuk duduk di sini. Silahkan pilih tempat, kita duduk di sini supaya marwah DPRD kelihatan hidup," ungkap Politisi Nasdem saat menyampaikan interupsi.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bontang, Najirah menyampaikan, bahwa masukan mengenai ketidakhadiran beberapa kepala OPD bisa menjadi catatan dan evaluasi sebagai pimpinan pemerintah.
Terlebih banyak kegiatan yang dilakukan di akhir tahun 2021 ini. Sehingga badan legislatif bisa memaklumi ketidakhadiran beberapa kepala OPD dalam rapat paripurna.
Baca Juga: Gedung MTQ Dibangun Pemkot Bontang dengan Anggaran Rp 11,6 Miliar, Ini Nasibnya Kini
"Tapi tentunya ini menjadi perhatian dan evaluasi buat kami sebagai atasan," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
APBD Samarinda Terancam Berkurang Rp209 M, Andi Harun Soroti Kebijakan Gubernur Kaltim
-
Polda Kaltim Bongkar Sindikat Perdagangan Manusia, Anak-anak Jadi Korban
-
Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen