Sisakan Pekerjaan Rumah, Dua Kepala Dinas Sentral Bontang Masih Kosong

SuaraKaltim.id - Hasil mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Bontang masih menyisakan pekerjaan rumah. Dua dinas strategis yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tak memiliki pimpinan dinas. 

Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam mempertanyakan terkait dua OPD belum memiliki pimpinan definitif. Pasalnya, dua OPD tersebut punya peran sentral dalam pembangunan fisik untuk masyarakat Kota Bontang. 

"Kita pertanyakan itu jangan sampai blunder, karena dua OPD itu akan banyak menjadi sorotan terkait pembangunan fisik seperti penyelesaian banjir, peningkatan jalan dan penataan pemukiman kawasan kumuh," katanya dilansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Minggu (31/10/2021). 

Pun begitu, dirinya menghargai putusan kepala daerah urung mengisi posisi kosong di dua dinas itu. Ia memprediksi, Basri - Najirah menginginkan pejabat yang bisa bekerja sinergi menjalankan programnya. 

Baca Juga: Pelat Mobil Berbuntut RFS cs Kini Bukan Rahasia Lagi

"Ya itu kan prerogatif nya pak walikota sebagai komando tertinggi di pemerintahan. Mungkin beliau punya pertimbangan sendiri untuk mengangkat calon kepala dinas yang memiliki potensi besar," tuturnya.

Hal senada disuarakan, Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris. Politisi Gerindra ini menyayangkan dua dinas strategis itu belum diisi pejabat definitif. 

"Kalau hanya PLT yang menjabat tentunya akan berdampak pada koordinasi. Jangan sampai dibiarkan kekosongan itu berlarut," ucapnya. 

Menurutnya, lebih baik kepala daerah bisa memprioritaskan pejabat definitif untuk posisi itu.

Ada 9 Posisi Kepala OPD Lowong

Baca Juga: OTT Bupati Kolaka Timur, KPK Akan Periksa Pejabat BNPB Hari Ini

Pemkot Bontang masih memiliki 9 posisi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong. Adapun kesembilan instansi yang belum terisi yaitu, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang (PUPRK).

Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan. Menjawab kekosongan tersebut Wakil Wali Kota Bontang, Najirah menyampaikan, kesembilan kursi kosong rencananya dilakukan rotasi atau mutasi pada tahap kedua.

"Inyaallah ada rotasi lanjutan, karena masih ada sekitar 9 dinas yang belum yg akan kita lanjut," ungkapnya.

Posisi pejabat seperti pada tahap pertama, terdiri dari pejabat eselon II, III dan IV. Terpenting penempatan pejabat bisa disiplin sesuai dengan kinerja pekerjaannya. Disingung mengani kapan waktu rotasi tahap kedua, Najirah enggan membocorkan. Tetapi, kata dia, secepatnya mutasi dilakukan.

"Secepatnya lah" jelas Najirah singkat.