SuaraKaltim.id - Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda tahun 2022 telah disepakati oleh Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Samarinda pada Senin (22/11/2021) berdasarkan hasil rapat.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda, Wahyono Hadi Putro. Ia menyebutkan, UMK Samarinda 2022 mengalami kenaikan dari jumlah sebelumnya tapi tak sampai 1 persen.
"Setelah melihat data dan beberapa pertimbangan lain, Depeko menyepakati kenaikan UMK tahun depan tidak sampai 1 persen," ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com di hari yang sama.
Meski demikian, ia yang juga sebagai Ketua Depeko Samarinda itu, masih enggan membeberkan jumlah pasti besaran nilai UMK Samarinda 2022.
Ia menyebut, bahwa hasil kesepakatan Depeko Samarinda ini akan disampaikan kepada wali kota terlebih dahulu, untuk selanjutnya diteruskan ke Gubernur Kaltim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim.
"Nominalnya masih mau disampaikan ke wali kota dulu untuk diteruskan ke gubernur," sebutnya.
Ia menjelaskan, kesepakatan kenaikan UMK Samarinda 2022 sendiri telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36/2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Meski hasil kesepakatan Depeko Samarinda nantinya telah disampaikan kepada Wali Kota Samarinda Andi Harun hingga disetujui Gubernur Kaltim Isran Noor, dijelaskan olehnya besaran nilai UMK Samarinda 2022 juga tidak akan berubah.
"Kenaikannya tidak sampai Rp 3,2 juta, ada rumus dan formulanya dengan batas atas, batas bawah median upah, data itu dari Kemenaker dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimasukkan ke formula perhitungannya, ada di PP nomor 36,” ungkapnya lebih lanjut.
Baca Juga: Parkir Semrawut di Kawasan Tepian Mahakam, Auto Diangkut Dishub Samarinda Guys!
Adapun penyerahan hasil kesepakatan Depeko Samarinda kepada wali kota dikatakan Wahyono paling lambat sebelum 30 November 2021.
Meski demikian, jika mengacu besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang saat ini menyentuh Rp 3.014.497, UMK Samarinda 2022 disebutkannya masih lebih besar dibandingkan UMP Kaltim.
Ia menguraikan, berdasarkan hasil rapat yang dihadiri oleh unsur-unsur Depeko Samarinda seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat pekerja, hingga akademisi dan pihak BPS. Indikator penentuan UMK di daerah dalam PP nomor 36/2021 dengan melihat paritas daya beli masyarakat di daerah tersebut, utamanya kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja dan median upah.
"Kalau secara garis besar menyepakati, ada serikat yang merasa keberatan tapi dia hadir dan ikut menyepakati juga akhirnya," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
Terkini
-
Dana Ilegal Tidak Mengalir ke Perbankan, Kejati Sebut Kerugian Negara Rp1,4 Triliun Dikembalikan
-
Pertamax Naik, Dapat Pertalite di Kota Minyak Semakin Sulit
-
Salahgunakan Pemberian KUR, Delapan Ibu-ibu di Samarinda Diamankan Kejaksaan
-
Kini Hindari Wawancara, Gaya Komunikasi Gubernur Rudy Mas'ud Jadi Sorotan
-
Diskominfo Kaltim Soroti Media Lokal Abaikan Kode Etik Demi Viralitas