SuaraKaltim.id - Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menyarankan agar wali kota mengubah kebijakan peruntukan belanja dana stimulan RT. Seperti program dua ratus juta sebelumnya.
Politisi Golkar ini menilai kebijakan belanja saat ini dikeluhkan karena sudah ditentukan oleh pemerintah. Sayangnya, program itu tak berangkat dari keperluan di wilayah RT setempat.
"Ini saya baru selesai bertemu dengan sejumlah Ketua RT. Mereka mengeluh dengan sistem yang baru, karena tidak sesuai keinginan masyarakat," ujarnya melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (8/12/2021).
Katanya, para ketua RT mengeluhkan, daftar belanja yang telah ditetapkan tak sesuai keinginan mereka. Semisal, dana stimulan untuk pencegahan stunting di wilayah Kelurahan Telihan.
Para ketua RT mengaku, keperluan mereka untuk pembinaan para lansia. Di samping itu, kebutuhan pengentasan masalah banjir juga lebih penting.
"Makanya kami minta supaya pemerintah evaluasi, agar apa yang diharapkan sesuai keinginan warga," tandasnya.
Ia menyarankan, agar belanja tidak ditentukan oleh pemerintah melainkan oleh RT setempat. Sehingga kebutuhan warga bisa disesuaikan dengan anggaran yang diberikan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Dana Ilegal Tidak Mengalir ke Perbankan, Kejati Sebut Kerugian Negara Rp1,4 Triliun Dikembalikan
-
Pertamax Naik, Dapat Pertalite di Kota Minyak Semakin Sulit
-
Salahgunakan Pemberian KUR, Delapan Ibu-ibu di Samarinda Diamankan Kejaksaan
-
Kini Hindari Wawancara, Gaya Komunikasi Gubernur Rudy Mas'ud Jadi Sorotan
-
Diskominfo Kaltim Soroti Media Lokal Abaikan Kode Etik Demi Viralitas