SuaraKaltim.id - Dua anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) masuk dalam daftar 56 anggota panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu kota Negara (RUU IKN). Mereka, Safaruddin dari Fraksi PDIP, dan Budisatrio Djiwandono dari Fraksi Gerindra.
Kedua orang wakil Benua Etam di Senayan itu akan terlibat langsung dalam pembahasan RUU IKN yang menjadi dasar hukum pembangunan ibu kota negara baru di Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU).
Melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Kamis (9/12/2021), Safaruddin merupakan anggota DPR RI dari Komisi III DPR RI. Di komisi ini, ia membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Pria kelahiran 10 Februari 1960 itu menjadi satu dari 12 anggota Fraksi PDIP yang ditugaskan untuk terlibat di Pansus RUU IKN.
Sementara Budisatrio Djiwandono merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, kelautan dan perikanan. Ia merupakan satu dari delapan anggota Fraksi Gerindra yang ditugaskan terlibat dalam pembahasan RUU IKN.
Untuk diketahui, Pansus RUU IKN ini dibentuk agar melakukan perubahan terhadap UU 29/2007 yang masih mengatur ibu kota negara di Jakarta. Selama UU tersebut belum dicabut, maka ibu kota masih berada di Jakarta.
RUU IKN harus lebih dulu disahkan agar anggaran pemindahan IKN ke Kaltim dapat dialokasikan. Sebelum itu, tidak pemerintah tidak boleh mengalokasikan anggaran karena tidak ada dasar UU yang sah.
RUU IKN saat ini sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Pembahasan RUU IKN ini mengalami sejumlah perdebatan di masyarakat. Mereka yang tidak setuju menilai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim belum prioritas. Pemerintah diminta fokus untuk mengatasi masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
APBD Samarinda Terancam Berkurang Rp209 M, Andi Harun Soroti Kebijakan Gubernur Kaltim
-
Polda Kaltim Bongkar Sindikat Perdagangan Manusia, Anak-anak Jadi Korban
-
Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen