Sedih, 50 Persen Penyandang Disabilitas di Kaltim Tak Sekolah, Pergub Pendidikan Inklusif?

SuaraKaltim.id - Meningkatnya pendidikan inklusif di Kaltim jadi harapan semua pihak. Tak terkecuali Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim yang terus mendorong pemerintah agar mampu menciptakan penyelenggaran pendidikan inklusif.

Ketua DPD PPDI Kaltim, Ani Juhairiyah mengungkapkan, salah satu hal yang perlu jadi perhatian adalah tenaga pendidik. Sebab, ada beberapa tenaga pendidik yang justru masih kurang memahami karena bukan datang dari latar belakang pendidikan luar biasa.

“Bahkan ada guru yang menyatakan takut atau salah mengajar. Tapi juga tidak tega kalau anak disabilitas tidak diberi pendidikan. Di sini pemerintah harus datang. Tidak bisa diam saja,” tegasnya melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Kamis (16/12/2021).

Menurutnya, Pemprov Kaltim harus mengupayakan beberapa hal. Misalnya dalam hal jangka pendek, bisa melakukan pelatihan atau memberikan akses pendidikan lanjutan terhadap para guru.

Baca Juga: Ada 5 Daerah Masih Zona Hijau di Kaltim, Penambahan Kasus Covid-19 hanya 5 Orang

Bahkan dia menambahkan, di Undang-Undang (UU) Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas ada disebutkan bahwa perguruan tinggi yang mengajarkan tentang pendidikan, harus menyertakan mata kuliah pendidikan luar biasa. Hal tersebut tentu jadi wewenang perguruan tinggi yang bersangkutan. Namun diharapkan, pemprov bisa terus mendorong itu.

“Sebab persoalan kami memang urusan pendidikan. Hampir 50 persen penyandang disabilitas di Kaltim ini tidak bersekolah. Ini berat sekali,” lanjutnya.

Fenomena itu dipengaruhi sejumlah faktor. Terutama karena masih adanya stigma di tengah masyarakat yang masih berpikir bahwa penyandang disabilitas tidak bisa apa-apa. Kemudian, kesadaran orangtua bisa dikatakan masih rendah.

Padahal, jelasnya, anak-anak disabilitas juga punya kesempatan yang luas untuk mengenyam pendidikan. Tak jarang, ada sejumlah orangtua yang malu mengakui bahwa anaknya adalah penyandang disabilitas. Sehingga memilih untuk menyembunyikan si anak.

“Tapi karena orangtua menganggap, sudahlah anaknya di rumah saja, mengerjakan pekerjaan rumah. Pola pikir orangtua seperti itu harus diubah. Pendidikan sekarang terbuka,” tambahnya.

Baca Juga: Wisata Pulau Beras Basah Masih Diperebutkan, Punya Pemkot Bontang atau Pemprov Kaltim?

Selanjutnya, faktor dari kondisi sekolah itu sendiri. Sebab kesadaran untuk menerima anak disabilitas harus lebih ditingkatkan. Dia menjelaskan, ada 2 jalur sistem pendidikan untuk penyandang disabilitas. Pertama, pendidikan sekolah luar biasa (SLB) dan pendidikan inklusif.