Dewan Bontang Beri 6 Usulan Atasi Banjir di Kota Taman ke Pemkot, Diterima?

SuaraKaltim.id - Setelah tertunda 3 kali akhirnya rapat kerja DPRD Bontang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait penanganan banjir digelar, Senin (20/12/2021) kemarin. Rapat yang digelar di ruangan paripurna Kantor Sekretariat DPRD Bontang menghasilkan 6 usulan dari dewan. 

Kesimpulan itu dibacakan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris. Di poin pertama, dewan minta agar penyusunan kajian induk master plan banjir di kebut dan dilakukan secara menyeluruh. 

Ke dua, terkait penanggulangan banjir Pemkot Bontang diharap untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang didalamnya terdiri dari dinas terkait, akademisi, kelompok sosial masyarakat, dan DPRD Kota Bontang.

Poin selanjutnya dewan mengusulkan penanganan pertama harus mengupayakan pemanfaatan Waduk Kanaan sebagai wadah tampungan pertama kiriman banjir dari hulu Kota Bontang. 

Baca Juga: Tes Urine Dadakan 206 Orang Pegawai Pemadam Kebakaran Bontang: Katanya Banyak

Pararel dengan itu, Bontang harus sering melobi Pemprov Kaltim agar mempercepat pembangunan bendungan Desa Suka Rahmat. 

"Jangan lupa pada hasil rekomendasi Pansus banjir ada 16 poin yang harus dijalankan," kata Agus Haris, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Selasa (21/12/2021). 

Kemudian, di poin ke-4, pemerintah harus rutin mengeruk sedimen di badan sungai Bontang. Ke-5, memperhatikan sungai yang mengalami penyempitan akibat longsoran sepadan sungai. Seperti contoh Sungai Dahlia yang menyempit. 

Untuk itu Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan segera melakukan pelebaran sungai. Serta melihat dampak kenapa sungai itu saat terjadi banjir debit airnya tidak tinggi. 

Di poin terakhir, agar waduk Kanaan dimanfaatkan untuk sumber air baku permukaan. Namun, sebelumnya dinas terkait harus membeton sekeliling waduk agar tak bersentuhan dengan pemakaman di sebelahnya.

Baca Juga: Dianggap Mampu Tangani Banjir di Bontang, Waduk Kanaan Tak Dimaksimalkan Pemkot, Kok Bisa?

"Ini hasil kesimpulan. Selebihnya diminta Pemkot untuk melaksanakan mana yang bisa terlebih dahulu dilaksanakan," terangnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) sejatinya bersepakat dengan rekomendasi yang diperuntukkan dalam hal penanganan banjir. Tetapi, pelaksanaannya bakal dilakukan bertahap. 

"Kita tampung lah hasil rapat ini. Yang jelas dalan pemerintahan Basri dan Najirah. Program prioritas tentu persoalan banjir," tandasnya.