Disinyalir Ada Titipan, Dewan Bontang vs RSUD Taman Husada: Kamu Orang Siapa?

SuaraKaltim.id - DPRD Bontang dan RSUD Taman Husada bersiteru/ Ketegangan itu muncul, dipicu pertanyaan politis, "Kamu Orang Siapa". Hubungan dua instansi ini memanas, bahkan dewan mengancam menggulirkan hak interpelasi.

Rapat kerja Anggota DPRD Bontang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan RSUD Taman Husada berlangsung panas, Selasa (4/1/2022) kemarin. Hampir 2,5 jam, anggota dewan mencecar perwakilan RSUD Bontang di ruangan rapat. Mereka mempertanyakan alasan pemutusan kontrak kerja sejumlah pegawai honorer di rumah sakit. 

Dewan mensinyalir pemutusan kontrak dilatari perbedaan politik. Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menanyakan pertanyaan politis yang diajukan saat sesi wawancara. Dari laporan yang ia terima, ada pertanyaan tendensius. 

"Coba deh, ada pertanyaan di poin ke-12, kamu orangnya siapa, siapa yang bawa kamu," ungkap orang nomor satu di kedewanan Bontang tersebut, dikutip dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Jumat (7/1/2022). 

Baca Juga: Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Tanggungan Pemkot Bontang Menyusut, Kabar Baik Atau?

Dewan minta agar sejumlah pegawai yang diputus kontrak kembali dipekerjakan. Apabila tidak, wakil rakyat ini mengancam bakal menggunakan hak interpelasi.

Di hari berikutnya, Rabu (5/1/2022) RSUD Taman Husada buka suara. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD, dr Suhardi membantah adanya pertanyaan bersifat politis dalam lembar sesi wawancara.

 "Seluruh pertanyaan perihal tupoksi kerja pegawai saja," ungkap Suhardi di ruangan kerjanya. 

Ia menjelaskan, tim penilai terdiri dari 17 orang. Dua orang di antaranya berlatar TNI/Polri. Manajemen melibatkan mereka untuk menilai petugas keamanan di sana. 

Selebihnya, katanya, berasal dari internal rumah sakit plat merah ini. Plt Direktur didapuk sebagai penanggungjawab. Sedangkan, Ketua Tim dipercayakan ke Wakil Direktur RSUD, Aspiannur. 

Baca Juga: Foto Terduga Pelaku Penabrak Seorang Pria di Jalan Hauling Bontang Lestari Tersebar

Sesi wawancara dilakukan terhadap 255 pegawai honorer di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit. Sesi ini berlangsung, (29-30/12/2021) kemarin.

Kembali ke dalam rapat panas itu, Dewan Bontang menyebut, 30 orang pegawai honorer di rumah sakit disetop kontrak kerjanya. Belakangan, data itu dikoreksi pihak rumah sakit, mereka menyebutkan hanya 10 orang pegawai saja.

Total pegawai yang tak diperpanjang ada 13 orang, namun 2 bekas pegawai tak mengurus perpanjangan kontraknya, sedangkan 1 orang lagi memilih berhenti.

Sebut Kinerja Buruk Para Pegawai Jadi Alasan Kontrak Tidak Diperpanjang

Plt Direktur Suhardi menyebutkan, ke-10 orang pegawai yang kontraknya tak diperpanjang lantaran nilai hasil evaluasi mereka rendah, di bawah 70. 

Di samping itu, penilaian juga didasarkan atas masukan dari internal dan keluhan dari layanan aduan masyarakat. Ia melanjutkan, penilaian kinerja seperti pemahaman tugas-tugas mereka, perilaku termasuk pelayanan selama bekerja.

"Kita banyak dapat masukan dan komplain, itu juga kita jadikan bahan penilaian," ujarnya. 

RSUD Bontang, kata Suhardi, ingin berbenah, memperbaiki kinerja serta beban keuangan gaji yang saat ini sudah menyentuh 43 persen dari total keuangan BLUD RSUD Bontang. Dengan beban gaji itu, sudah sewajarnya rumah sakit mengevaluasi.

"Monitoring dan evaluasi itu sebuah keniscayaan-lah di setiap organisasi," ungkapnya.

Mengaku Tak Ada Pertanyaan Politis

Ke-3 orang pegawai honorer di RSUD yang ditanyai, mengaku tak mendapat pertanyaan berbau politis. Mereka ditanyai oleh kepala ruangan ihwal kinerja rutin sehari-hari.

Abdul Muttaqin, pegawai honorer di bidang kepegawaian bagian arsip mengaku, hanya dimintai keterangan soal pemahaman tupoksi kerja. 

Hal senada juga disampaikan Yohanes, pegawai kontrak yang mengurusi keamanan ini mengaku ditanya perihal apa saja yang dilakukan untuk mengamankan area rumah sakit.

"Pertanyaannya, kalau kerja jam berapa, apa saja yang diawasi selama berjaga, saya bilang areal parkir hingga di dalam rumah sakit," tandasnya. 

Salah satu eks pegawai yang diputus kontrak, I Gusti Putu Arsana juga mengaku tak ada pertanyaan politis. Ia mengaku hanya ditanyai 3 pertanyaan, tamatan sekolah, bagaimana hubungan dengan rekan kerja dan bagaimana kalau bapak dipecat.

"Saya jawab semuanya, untu pertanyaan alasan dipecat saya tanya kenapa, salah saya apa," pungkasnya.