SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan akan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen yang dimulai sejak Senin (10/1/2022) kemarin.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, jika tak ada kendala ataupun ditemukannya klaster baru Covid-19 di sekolah yang ada di Kota Pelabuhan, maka pelaksanaan PTM akan dilanjutkan.
“PTM tunggu satu minggu (dilakukan evaluasi) kalau misalnya gak ada permasalahan (lanjut),” ujarnya, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Rabu (12/1/2022).
Ia mengungkapkan, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri pelaksanaan PTM 100 persen, kehadiran siswa tetap terbatas. Khususnya, untuk durasi belajar. PTM di Kota Balikpapan dari PAUD, SD hingga SMP durasi belajarnya mulai dari 1-6 jam.
“Jadi PTM itu tidak mutlak full, tapi tetap dibatasi dengan pembatasan jam belajarnya,” ucapnya.
Tak hanya itu, orang nomor satu di Balikpapan itu juga membeberkan ada peristiwa lain yang terjadi saat liburan Natal dan Tahun Baru kemarin. Yakni, terdapat klaster keluarga yang ditemukan.
Namun, berkaitan dengan hal itu, ia mengaku masyarakat tak perlu khawatir. la menjamin hal tersebut dengan pasti
“Aman-aman aja, walaupun ada klaster yang coba kita telusuri, satu keluarga,” tandasnya.
Baca Juga: Kasus Kekerasan, Libatkan Oknum Polisi yang Bertugas di Polda Kaltim, Masih Dicari Sebabnya
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'