SuaraKaltim.id - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Penajam Paser Utara (PPU) masih jelas dibenak. Enam tersangka bahkan sudah ditetapkan.
Salah satunya adalah Bupati Abdul Gafur Mas'ud (AGM). Duit pemulus AGM yang ia terima dikabarkan mencapai Rp 112 miliar. Uang itu merupakan suap dan gratifikasi yang ia terima untuk beberapa proyek yang ada di Benuo Taka.
Namun, beredar informasi dugaan penyelewengan dana yang terjadi di badan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) PPU. Kabar itu viral di media sosial Instagram. Yakni akun informasi @penajamterkini_net.
Berdasarkan artikel salah satu media lokal di Kaltim, judul yang tertera menjelaskan bahwa Wakil Ketua Korpri PPU juga baru tahu adanya dugaan tersebut.
"Beredar Foto Dana Korpri PPU Dipinjam SKPD, Wakil Ketua: Saya Baru Tahu," jelas judul itu, dikutip Kamis (20/1/2022).
Untuk diketahui, Wakil Ketua Korpri PPU adalah Agus Dahlan. Dari keterangan tulis yang diberikan admin juga menjelaskan bahwa dugaan tersebut timbul usai tersebarnya sebuah foto kas umum Korpri PPU per Desember 2021. Dikabarkan, foto tersebut beredar di aplikasi pesan instant masyarakat dan pejabat setempat.
"Di dalamnya tertuang berbagai macam pengeluaran selama bulan itu. Dana awal yang terkumpul dari iuran para pegawai negeri sipil (PNS) se-PPU itu sekira Rp 6,8 miliar," bebernya, juga dikutip dari sumber yang sama di hari yang sama.
Tanggapan warganet
Warganet yang melihat unggahan tersebut ramai memberikan komentar. Beberapa dari mereka banyak yang prihatin dan meluapkan rasa kekecewaannya di kolom komentar.
Baca Juga: Wijaya Saputra Kepergok Jalan Berduaan dengan Nikita Mirzani Usai Putus Dengan Gisel
"PPU ga jelas... Tanah gw 14 tahun kaga di bayar" yang menuju perumahan Korpri, padahal sudah di pakai menjadi jalan 2 jalur... Selain korupsi, banyak mafia tanah... ," ujarnya.
"Tanah saya jg di sikat pak..," sambungnya.
"Jika ada aturan cara pengeluaran uang kopri di patuhi, sebab jika dilanggar menyusahkan diri sendiri di belakang hari, makanya ada ASN non job karena tidak mau melanggar aturan," tuturnya.
"Tetap semangat dan tetap menjunjung nilai kejujuran kan bang. Salute," ucapnya.
"Oh pantas gak gajian ," sambatnya.
"Persiapan menuju ibukota baru. Jadi nnti klo udah jdi ibukota lebih banyak lgi kasus korupsi yg di ungkap. Jdi udah gk kaget lg," sindirnya.
"Cobaa periksa sampai kedesaa.. pasti bakal kebuka semua ituu," lugasnya.
"Saya lahir disana uda berapa periode tuhh baru ketahuan sekarang. perbedaan ya mencolok makin menjadi. perubahan gak ada .gak berkembang ppu ini sebenarnya kok bisa yaa percaya ajjaa heran ...bukan pemimpin ini ajja kok yg kemarin2 juga tp rakyatnya santai ajj dengan janji manis .udahlah pada gelisah tuhh yg lain .yg kaya makin kaya yg miskin tambah miskin gak pemimpin ampe tingkat rt ajj uda pada mahir semua korupny heran dehh uda budaya kali yee ...," tandasnya.
Hingga berita ini selesai ditulis, unggahan tersebut sudah disukai sebanyak 1.643 kali oleh warganet.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgup Jakarta?
-
Awas Boncos! 5 Trik Penipuan Online Ini Bikin Dompet Anak Muda Ludes Sekejap
-
Menkeu Purbaya Sebut Mulai Besok Dana Jumbo Rp200 Triliun Masuk ke Enam Bank
-
iPhone di Tangan, Cicilan di Pundak: Kenapa Gen Z Rela Ngutang Demi Gaya?
-
Purbaya Effect, Saham Bank RI Pestapora Hari Ini
Terkini
-
Setelah 10 Tahun Rehabilitasi, Dua Orang Utan Kalimantan Menetap di Suaka IKN
-
Tak Bertentangan dengan GratisPol, Beasiswa Kutim Tuntas Punya Dasar Hukum Kuat
-
IKN Butuh Penyangga Sehat, PPU Targetkan 28 Persen Sampah Berkurang 2025
-
Karantina Sertifikasi Ratusan Udang dan Lobster Tujuan Jakarta
-
TKD Terpangkas Rp 650 Triliun, Ekonom Unmul Ingatkan Kaltim Harus Lebih Mandiri