SuaraKaltim.id - Plt Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam Pongrewa berencana melakukan revisi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22/2019 tentang pengawasan dan pengendalian transaksi jual beli dan peralihan hak atas tanah.
Sejak ditetapkannya Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU sebagai wilayah Ibu Kota Negara (IKN) baru, banyak pihak yang tergiur untuk bisa memiliki lahan di wilayah tersebut. Musababnya, wilayah itu dinilai sangat strategis dan prospektif bagi bisnis pada masa mendatang.
Bupati PPU pada saat itu, Abdul Gafur Mas’ud (AGM) berinisiatif mengeluarkan Perbub 22/2019 dengan maksud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat perihal hak atas tanah. Namun seiring berjalannya waktu, Perbup tersebut banyak menuai polemik.
Perbup itu dinilai mempersulit prosedur sertifikasi hak atas tanah bagi masyarakat. Transaksi jual beli harus seizin bupati dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh kepala desa/lurah hingga camat.
Melihat tersebut, pria yang lahir 31 Desember 1965 itu akan melakukan perubahan pada Perbup 22/2019 tersebut. Hal itu, agar aturan terkait menjadi lebih humanis dan mengakomodir kepentingan masyarakat.
“Pasal-pasal yang tidak akomodatif bagi kepentingan masyarakat akan kami cabut,” jelasnya, menyadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Kamis (20/1/2022).
“Banyak sekali yang mengadu ke saya, misal ada tanah warisan yang mau dipecah buat dibagi ke saudaranya karena orangtuanya sudah tidak ada, nah itu tidak boleh,” lanjutnya.
Selain mengakomodasi kepentingan masyarakat, perubahan Perbup 22/2019 juga diharapkan dapat mengantisipasi praktik-praktik pencaloan di wilayah PPU.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Polda Kaltim Bongkar Sindikat Perdagangan Manusia, Anak-anak Jadi Korban
-
Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen
-
DPR RI Kawal Dana Haji Rp188,5 Triliun, Hetifah Soroti Keamanan Investasi BPKH