Belajar dari Kecelakaan Maut Muara Rapak, Rakor Stakeholder di Kaltim Digelar, Antisipasi Kejadian Serupa

SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bersama kepolisian, Jasa Raharja maupun stakeholder terkait, serta organisasi angkutan jalan maupun perusahaan menggelar rapat koordinasi di Hotel Platinum, Rabu (26/01/2022) kemarin. Rapat tersebut sebagai tindaklanjut dari dua kali digelarnya Forum Grup Diskusi (FGD) terkait kecelakaan maut yang terjadi di Muara Rapak, Balikpapan.

Kecelakaan itu memang menjadi pembahasan tingkat nasional. Lantaran, disebut menjadi kecelakaan terparah selama 5 tahun terakhir. Lalu, menelan korban jiwa empat orang dan 31 korban luka.

“Rapat koordinasi dalam rangka apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi kecelakaan di Muara Rapak tersebut. Sudah dua hari kita melaksanakan FGD dan hari ini kita memantapkan FGD tersebut dalam exanplainnya,” ujar Dirlantas Polda Kaltim Kombes Pol Sonny Irawan, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Kamis (27/1/2022).

Dalam rapat tersebut, ia menyampaikan, fakta-fakta tidak hanya menyangkut kecelakaan lalu lintas. Tapi juga, berbagai aspek dari hulu hingga hilir untuk mencegah terjadinya kembali kecelakaan maut seperti itu.

Baca Juga: Cerita Korban Muara Rapak, Ada yang Terjepit, Sampai Teman Meninggal: Saya Keluar Sudah Terhambur Semua

“Tadi sudah saya jelaskan terkait dengan fakta-fakta di lapangan dari mulai hulu sampai hilir tidak hanya terkait kecelakaan lalu lintas saja. Tapi dari mulai pelabuhan, distribusi BBM, kondisi jalan, manajemen transportasi keselamatan di perusahaan, penegakkan hukum di lapangan, dan proses uji uji KIR dan Perwali,” jelasnya.

Ia melanjutkan, dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut, kemudian dianalisis untuk menentukkan kebijakkan jangka pendek dan jangka panjang yang akan diberlakukan dan ditaati bersama.

“Fakta-fakta tersebut kita kaji dan kita analisisi kita lakukan langkah kedepan, tapi butuh proses, ada langkah pendek dan langkah panjang,” ucapnya.

Menurutnya, berbagai hal juga menjadi pertimbangan. Khususnya pertumbuhan ekonomi Kaltim. Apalagi dengan Kaltim menjadi Ibu Kota Negara (IKN) baru, maka aktivitas pembangunan juga berpengaruh dan sangat tinggi intensitasnya.

“Di Kaltim banyak proyek starategis nasional, itu meningkatkan kesejahtera an masyarakat, tapi membuat meningkatnya mobilitas kendaran di jalan raya,” sambungnya.

Baca Juga: Laka Lantas Truk Kontainer Balikpapan: Polisi Tetapkan Pengemudi Tronton Sebagai Tersangka

Lebih lanjut, ia menyatakan langkah-langkah kedepan yang akan diambil harus selaras, dan di komunikasikan bersama. Kolaborasi serta komunikasi bersama dengan stakeholder terkait disebut harus selalu ada.

Sebagai jangka pendek, saat ini sosialisasi Surat Edaran (SE) Wali Kota terkait perubahan jam edar kendaraan alat berat masuk kota menjadi yang utama untuk mencegah hal itu terualng kembali.

“Yang pertama bahwa saat ini kiat melakukan sosialsiai terhadap Perwali. Kita juga berkomitmen melakiukan perbaikan sarana dan prtasarana yang ada,” tuturnya.

Lalu, katanya, sosialisasi ke perusahaan-perusahaan angkutan untuk melakukan pendatan, terkait juga dengan dimensi bangun dan over loading juga akan dilakukan pihaknya. Nanti, ia akan melakukan survei ke masing-masing perusahaan.

“Kemudian memberikan pelatihan kepada maisng-masing pengemudinya, kita juga akan melihat bagaiamana mekanisme terhadap manajemen terhadap keselamatan transforrmasi pereusahaan,” tambahnya.

Ia mengaku, akan ada banyak hal yang akan diperhatikan. Mulai dari sistem perekrutan pengemudi, kompetensinya, jam kerja, perbaikkan kendaraan secara berkala dan penegakkan hukum. Namun semua akan dilakukan secara bertahap.

“Kita akan benindak yang over dimensi dan over load akan kita lakukan penindakan supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan. ni semua melalui tahapan,” tandasnya.