SuaraKaltim.id - Dana penanganan Covid-19 2022 di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dialokasikan sekitar Rp 7 miliar. Namun, hal itu belum disepakati. Persoalan itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Jense Grace Makisurat.
Menurutnya, instansi yang dia pimpin menyusun kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 mencapai sekitar Rp 7 miliar. Dana tersebut dipersiapkan untuk operasional pelaksanaan vaksinasi massal Covid-19 dan untuk kelengkapan pelayanan pasien terpapar virus asal Wuhan tersebut.
Dia menjelaskan, kelengkapan pelayanan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung dan RSUD Sepaku harus disiapkan antisipasi, apabila ada lonjakan kasus Covid-19.
"Sekarang diperkirakan telah masuk gelombang ketiga Covid-19, terutama varian baru Omicron yang harus diantisipasi," ujarnya, melansir dari ANTARA, Senin (7/2/2022).
Diskes PPU berharap ada dana insentif daerah (DID) untuk kesehatan dari pemerintah pusat. Dengan adanya DID dari pemerintah pusat tersebut, menurutnya, tim kesehatan bisa lebih fokus dalam penanganan Covid-19.
Kasus Covid-19 di daerah berjuluk "Benuo Taka" tersebut cukup landai dan tidak ada peningkatan kasus yang signifikan, serta belum ditemukan varian baru Omicron.
"Belum ada kasus varian Omicron, untuk deteksi Omicron ada tes lanjutan selain PCR," ucapnya.
Gejala yang ditimbulkan varian baru Omicron jelas dia, cukup ringan, tetapi terserang pilek yang lama sembuh.
"Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, sampai menjauhi kerumunan harus terus diterapkan masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 maupun varian Omicron," pungkasnya.
Baca Juga: Kepala Dinas Pendidikan PPU Alimudin Dipanggil KPK Terkait Kasus AGM
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'
-
Pemprov Kaltim Alihkan 49 Ribu Peserta BPJS, Pemkot Samarinda Menolak!