Indeks Desa Membangun di Kaltim Tak Masuk Peringkat 3 Besar, Apa Sebabnya?

SuaraKaltim.id - Penjabat Sekda (Pjs) Kaltim Riza Indra Riadi mengingatkan jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) baik provinsi dan kabupaten/kota untuk mencari solusi bersama meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) di wilayah setempat.

Ia mengharapkan, Bumi Mulawarman bisa menembus peringkat tiga besar. Bahkan jika perlu menyabet nomor satu nasional dalam IDM.

"Selaraskan program yang bisa diselaraskan. Cari solusi tingkatkan IDM. Semoga IDM Kaltim bisa terus meningkat," katanya melansir dari ANTARA, Jumat (25/2/2022).

Pada kesempatan itu ia yang mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor ketika membuka Rakor DPMPD Kaltim 2022, di Swiss-Belhotel Balikpapan.

Baca Juga: DPMPD Kaltim bentuk Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat, Apa Itu?

Ia berpesan, peserta rakor agar menyimak cara peningkatan IDM yang akan dipaparkan para narasumber, diantaranya Kepala DPMD Jawa Barat yang secara nasional menduduki peringkat pertama.

Dia sempat berbincang dengan Kepala DPMD Jawa Barat terungkap jika ingin rangking IDM Kaltim ingin meningkat harus mencapai skor 0,5.

Kini, kondisinya skoring IDM Kaltim masih pada posisi 0,6. Sehingga masih harus ditingkatkan 0,1 poin. Meski demikian peringkat Kaltim sudah cukup baik yakni meningkat dari peringkat 9 nasional menjadi peringkat 6 nasional. 

"Semoga bisa menjadi minimal peringkat dua nasional. Niatkan ibadah, bekerja optimal untuk bereskan masalah di desa capai IDM," pesannya. 

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan kendala yang mungkin dihadapi Kaltim, sehingga peringkat IDM secara nasional belum maksimal dihadapan narasumber dari Kemendagri.

Baca Juga: DDPI Kaltim Rencanakan PADIATAPA Enam Desa di Kukar, Apa Itu?

Menurutnya, sejauh ini kebijakan pusat sering merubah sistem dalam pengadminstrasian keuangan, akibatnya daerah disibukkan masalah administrasi. Sehingga tidak fokus dalam melaksanakan pembangunan desa. 

Dia juga mengingatkan pentingnya mengutamakan penyelesaian penataan batas desa, sehingga menghindarkan terjadinya konflik antar masyarakat.

"Habis energi mengurusi ini. Gaji PNS saja yang sifatnya rutin terlambat gara-gara sistem baru FMIS. Belum lagi untuk hal lain. Ternyata, eh Jawa Barat belum menerapkan, makanya fokus membangun desa," ucapnya.