SuaraKaltim.id - Euforia pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Benua Etam turut dirasakan oleh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang NU Kukar, KH Muhammad Askin Bahar mengaku siap untuk turun ke lapangan membantu pemerintah mensosialisasikan soal pemindahan IKN di Kaltim.
Ia mengatakan, pihaknya merasa penetapan IKN akan membawa manfaat terhadap Kaltim di masa mendatang. Mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sosial budaya.
“Dalam mendukung dan mensukseskan IKN, bisa melalui tauziah warga Nahdliyin/Nahdliyat pada kesempatan pengajian dan tahlilan yang biasanya dihadiri ratusan warga masyarakat atau Nahdliyin, untuk mendukung program IKN yang dicanangkan Presiden Jokowi,” katanya, melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Sabtu (5/3/2022).
Ia melanjutkan, pemindahan IKN sejalan dengan ide dan gagasan Presiden Sukarno. Di mana presiden pertama Bumi Pertiwi itu menginginkan IKN pindah di Kalimantan Tengah (Kalteng). Meski, akhirnya Presiden Jokowi menetapkan IKN di Kaltim.
“ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki visi yang tepat dalam upaya pemerataan pembangunan di wikayah luar jawa, khususnya Kaltim. Wilayah Kaltim, selama ini cukup aman dari bencana alam, jauh dari tsunami, maka sungguh tepat, apabila Kaltim dijadikan IKN yang baru menggantikan Jakarta,” ucapnya.
Terpenting baginya, pemindahan IKN ini harus didukung oleh para ulama dan tokoh masyarakat di Benua Etam. Soliditas ini dikatakan perlu untuk menjadi simbol persatuan menyambut hadirnya IKN Nusantara di Kaltim.
“Tokoh masyarakat dan para pemimpin daerah, bersama unsur elemen lainya di Kukar sudah kompak dan solid untuk menyambut kepindahan IKN. Tidak ada keraguan lagi, karena sudah semestinya wilayah Kaltim sejak dahulu sudah layak jadi IKN baru,” tegasnya.
Meski pada proses pemindahan IKN ini ada sekelompok orang yang menentang. Namun dipastikan olehnya jika Nahdliyin/Nahdliyat berdiri teguh, tetap bersatu, dan mendukung penuh rencana pembangunan IKN di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kukar.
“Perbedaan itu, bagi kalangan Nahdliyin bagaikan sebuah rahmat dan tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Namun, sebaik-baiknya pendapat yang menolak IKN, hendaknya tidak menyakiti orang lain, golongan lain, sehingga situasi kondusifitas keutuhan NKRI tetap terjaga,” pesannya.
Berita Terkait
-
NU dan Muhammadiyah Kota Surabaya Setuju PPKM Dicabut jelang Ramadhan, Ibadah Jadi Lebih Khusyuk
-
Dua Pemuda di Kukar Bobol Rumah Anggota Korps Wanita TNI-AD, Akui Hanya Suruh Buka Selimut dan Ambil Uang
-
IKN Kena Imbas Perang Rusia-Ukraina, Rusian Railways Batalkan Pembangunan Rel Kreta Api Borneo Senilai Rp53,3 Triliun
Terpopuler
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'