SuaraKaltim.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan 34 gubernur dari seluruh Indonesia sudah tiba di Kaltim. Kedatangan mereka tak lain untuk melakukan pertemuan sebelum Jokowi benar-benar melakukan camping di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menanggapi kegiatan camping yang dilakukan Presiden Jokowi di areal titik nol IKN Nusantara, Senin 14 Maret 2022, Hetifah Sjaifudian mengatakan, kemah ini menjadi simbol dari upaya Jokowi dan Otorita IKN untuk mengambil kebijakan yang berbasis bukti (evidence based policy).
Yang dimaksud oleh polisiti Partai Golkar ini ialah, Jokowi dan rombongan bakal merasakan langsung bagaimana kondisi geografis, alam dan lingkungan, serta kehidupan masyarakat setempat.
Diharapkan, keputusan-keputusan yang akan diambil nanti lebih mencerminkan kebutuhan dan tantangan realita yang ada. Dia mengatakan, jangan sampai para petinggi IKN hanya bermimpi membangun kota baru yang futuristik, tanpa memperhatikan kondisi riil yang ada dengan seksama.
"Beberapa hari lalu saya meninjau lokasi secara langsung, berdialog dengan masyarakat Sepaku. Memang medan yang ada sangat menantang. Fasilitas publik dan pelayanan dasar sosial maupun infrastruktur usaha dan ekonomi yang tersedia di sekitar lokasi masih sangat minim. Dengan demikian, membangun di areal IKN adalah pekerjaan yang sangat tidak mudah dan perlu dukungan serta kolaborasi banyak pihak," jelasnya, melansir dari keterangan tulis yang dia berikan, Senin (14/3/2022).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini juga percaya, dialog dua arah Jokowi dengan tokoh-tokoh adat akan meningkatkan level of acceptance atau penerimaan masyarakat Kalimantan terhadap pemindahan IKN ke wilayah, Sepaku di Bumi Mulawarman.
Ada tiga resep yang menurutnya harus dilakukan oleh Otorita IKN pada tahap awal tugasnya. Pertama, menyusun segera struktur organisasi Otorita IKN yang ramping namun inklusif.
"Lengkapi organisasi dengan figur-figur yang kompeten dan bebas dari kepentingan yang sempit. Beri kesempatan pada tokoh lokal, organisasi profesi, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan dan juga media untuk ikut berkontribusi," tuturnya.
Kedua, secara paralel melakukan proses pemberdayaan masyarakat lokal dan menerapkan participatory planning yang lebih serius dan bermakna, dengan melibatkan organisasi civil society dan kelompok-kelompok komunitas. Ketiga, buka ruang-ruang penyaluran aspirasi dan pengaduan bagi mereka yang merasa dirugikan dalam proses pemindahan IKN.
Baca Juga: Sutarmidji Serahkan Air dan Tanah dari Sungai Kapuas dan Sungai Landak untuk IKN
"Buat mekanisme complaint handlingnya sehingga setiap pengaduan bisa ditindaklanjuti secara sunggunh-sungguh," ujarnya.
Dia meyakini, jika ketiga langkah itu dilakukan dengan baik tugas Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara akan menjadi lebih mudah. Untuk diketahui, Bambang Susantono dan Dhonny Rahajoe terpilih sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara.
Keduanya dilantik secara resmi oleh Presiden Jokowi pada Kamis (10/3/2022) lalu di Istana Negara. Keduanya pun bersedia mengemban posisi tersebut.
"Jadi ini memang bukan kemah biasa untuk rekreasi," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Banyak UMKM Mundur dari Rans Carnival Jogja, Warganet Pasang Badan Bantu Larisin
- Tak Ingin Sakiti Hati Warga Jogja, OM Wawes Pilih Batal Manggung di RANS Carnival
- Tolak Andrea Bocelli, GPCI Bakal Gelar Konser Besar Galang Dana Palestina
- Prestasi Kinclong Netty Rosdiana Siagian: Mundur dari Polri, Tak Sejalan dengan Hati Nurani
- 7 Sneakers Lokal dengan Rating Bintang 5 di Shopee yang Nyaman dan Modis
Pilihan
-
Gempa M 5,5 Guncang Laut Barat Laut Tanimbar, Getaran Terasa hingga Saumlaki
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
Terkini
-
Perkara Korupsi Berusia Hampir 2 Dekade, Pakar Hukum Ingatkan Pentingnya Daluwarsa
-
Dugaan Korupsi Batu Bara Perumda Varia Niaga Samarinda, Negara Rugi Rp30,9 Miliar
-
Eksepsi Budiono Tanbun Ditolak, Pakar Unmul Justru Soroti Daluwarsa Kasus Tambang JMB
-
Ahli BPKP Ungkap Metode Potential Loss, Kuasa Hukum JMB Soroti Kepastian Audit
-
Polda Tetapkan 33 Tersangka Karhutla Kaltim, Dua di Antaranya Korporasi