Hetifah Sjaifudian Sebut Kemah Jokowi di IKN Nusantara Bukan Sekedar Kemah Biasa

SuaraKaltim.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan 34 gubernur dari seluruh Indonesia sudah tiba di Kaltim. Kedatangan mereka tak lain untuk melakukan pertemuan sebelum Jokowi benar-benar melakukan camping di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menanggapi kegiatan camping yang dilakukan Presiden Jokowi di areal titik nol IKN Nusantara, Senin 14 Maret 2022, Hetifah Sjaifudian mengatakan, kemah ini menjadi simbol dari upaya Jokowi dan Otorita IKN untuk mengambil kebijakan yang berbasis bukti (evidence based policy).

Yang dimaksud oleh polisiti Partai Golkar ini ialah, Jokowi dan rombongan bakal merasakan langsung bagaimana kondisi geografis, alam dan lingkungan, serta kehidupan masyarakat setempat.

Diharapkan, keputusan-keputusan yang akan diambil nanti lebih mencerminkan kebutuhan dan tantangan realita yang ada. Dia mengatakan, jangan sampai para petinggi IKN hanya bermimpi membangun kota baru yang futuristik, tanpa memperhatikan kondisi riil yang ada dengan seksama.

Baca Juga: Sutarmidji Serahkan Air dan Tanah dari Sungai Kapuas dan Sungai Landak untuk IKN

"Beberapa hari lalu saya meninjau lokasi secara langsung, berdialog dengan masyarakat Sepaku. Memang medan yang ada sangat menantang. Fasilitas publik dan pelayanan dasar sosial maupun infrastruktur usaha dan ekonomi yang tersedia di sekitar lokasi masih sangat minim. Dengan demikian, membangun di areal IKN adalah pekerjaan yang sangat tidak mudah dan perlu dukungan serta kolaborasi banyak pihak," jelasnya, melansir dari keterangan tulis yang dia berikan, Senin (14/3/2022).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini  juga percaya, dialog dua arah Jokowi dengan tokoh-tokoh adat akan meningkatkan level of acceptance atau penerimaan masyarakat Kalimantan terhadap pemindahan IKN ke wilayah, Sepaku di Bumi Mulawarman.

Ada tiga resep yang menurutnya harus dilakukan oleh Otorita IKN pada tahap awal tugasnya. Pertama, menyusun segera struktur organisasi Otorita IKN yang ramping namun inklusif.

"Lengkapi organisasi dengan figur-figur yang kompeten dan bebas dari kepentingan yang sempit. Beri kesempatan pada tokoh lokal, organisasi profesi, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan dan juga media untuk ikut berkontribusi," tuturnya.

Kedua, secara paralel melakukan proses pemberdayaan masyarakat lokal dan menerapkan participatory planning yang lebih serius dan bermakna, dengan melibatkan organisasi civil society dan kelompok-kelompok komunitas.  Ketiga, buka ruang-ruang penyaluran aspirasi dan pengaduan bagi mereka yang merasa dirugikan dalam proses pemindahan IKN.

Baca Juga: Rombongan Presiden Akan Berkemah di IKN, Dagangan Sri Handayani Mulai Ramai Pelanggan

"Buat mekanisme complaint handlingnya sehingga setiap pengaduan bisa ditindaklanjuti secara sunggunh-sungguh," ujarnya.