Akui Dirinya Rutin Pantau Kabar Soal IKN Nusantara, Ketua DPD PKS Kukar Firnadi Ikhsan Takut Kehilangan Suara

SuaraKaltim.id - Ketua DPD PKS Kabupaten Kutai Kartengara (Kukar) Firnadi Ikhsan terus memantau pemindahan ibu kota negara (IKN) yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui UU Nomor 3 Tahun 2022 pada pertengahan Februari lalu.

“Kita menyambut baik pembangunan IKN di Kaltim. Ini juga tidak terlepas dari upaya pemerintah mewujudkan cita-cita nasional terkait pemerataan pembangunan,” katanya, melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Senin (14/3/2022).

Sejak isu pemindahan IKN dari Jakarta ke sebagian wilayah Penjam Paser Utara (PPU) dan Kukar ini digulirkan, ia yang juga anggota Komisi II DPRD Kukar ini mengaku rutin melakukan pertemuan dengan para konstituennya.

Pertemuan itu tak lain dan tak bukan untuk menjaring aspirasi serta pendapat masyarakat terhadap rencana mega proyek pemindahan IKN.

Baca Juga: Ibaratkan dengan Hijrah Nabi Muhammad SAW, Pengurus MUI Minta Masyarakat Dukung Pemindahan IKN

“Kami selalu menyerap dan mendengarkan aspirasi yang secara realistis  dan mendukung IKN dipindahkan ke  Kalimantan Timur,” ucapnya.

Sebagai politisi, ia memang sempat khawatir dengan potensi hilangnya basis suara PKS di wilayah pesisir Kukar yang masuk sebagai wilayah penyangga IKN. Seperti Kecamatan Muara Jawa, Samboja, Sanga-sanga, Loa Janan dan Loa Kulu.

“Kami khawatir akan kehilangan suara dari  wilayah 5 kecamatan tersebut, namun ketentuan regulasi dapil ini kami serahkan KPU  dan pemerintah pusat,” ungkapnya.

Terkait dengan pelantikan kepala-wakil kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono dan Dhony Rahanjoe, disebutnya sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah IKN.

“Seetidaknya, Badan Otorita IKN sudah ada yang memimpin, sehingga kami tidak lagi menunggu terlalu  lama,” sebutnya.

Baca Juga: PPU Masuk Zona Merah Endemis Malaria, Camping Jokowi dan Rombongan Aman?

Pengurus DPD PKS Kukar memang diakui Ihsan tidak ingin ambil pusing terkait figur yang akan memimpin Badan Otorita IKN ini. Bagi mereka, pilihan Jokowi harus mengedepankan keahlian dan profesionalitas pihak yang diberi amanah, agar proses pembangunan IKN yang dinantikan oleh masyarakat, dapat lebih cepat.