SuaraKaltim.id - Ketua DPD PKS Kabupaten Kutai Kartengara (Kukar) Firnadi Ikhsan terus memantau pemindahan ibu kota negara (IKN) yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui UU Nomor 3 Tahun 2022 pada pertengahan Februari lalu.
“Kita menyambut baik pembangunan IKN di Kaltim. Ini juga tidak terlepas dari upaya pemerintah mewujudkan cita-cita nasional terkait pemerataan pembangunan,” katanya, melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Senin (14/3/2022).
Sejak isu pemindahan IKN dari Jakarta ke sebagian wilayah Penjam Paser Utara (PPU) dan Kukar ini digulirkan, ia yang juga anggota Komisi II DPRD Kukar ini mengaku rutin melakukan pertemuan dengan para konstituennya.
Pertemuan itu tak lain dan tak bukan untuk menjaring aspirasi serta pendapat masyarakat terhadap rencana mega proyek pemindahan IKN.
Baca Juga: Ibaratkan dengan Hijrah Nabi Muhammad SAW, Pengurus MUI Minta Masyarakat Dukung Pemindahan IKN
“Kami selalu menyerap dan mendengarkan aspirasi yang secara realistis dan mendukung IKN dipindahkan ke Kalimantan Timur,” ucapnya.
Sebagai politisi, ia memang sempat khawatir dengan potensi hilangnya basis suara PKS di wilayah pesisir Kukar yang masuk sebagai wilayah penyangga IKN. Seperti Kecamatan Muara Jawa, Samboja, Sanga-sanga, Loa Janan dan Loa Kulu.
“Kami khawatir akan kehilangan suara dari wilayah 5 kecamatan tersebut, namun ketentuan regulasi dapil ini kami serahkan KPU dan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Terkait dengan pelantikan kepala-wakil kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono dan Dhony Rahanjoe, disebutnya sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah IKN.
“Seetidaknya, Badan Otorita IKN sudah ada yang memimpin, sehingga kami tidak lagi menunggu terlalu lama,” sebutnya.
Baca Juga: PPU Masuk Zona Merah Endemis Malaria, Camping Jokowi dan Rombongan Aman?
Pengurus DPD PKS Kukar memang diakui Ihsan tidak ingin ambil pusing terkait figur yang akan memimpin Badan Otorita IKN ini. Bagi mereka, pilihan Jokowi harus mengedepankan keahlian dan profesionalitas pihak yang diberi amanah, agar proses pembangunan IKN yang dinantikan oleh masyarakat, dapat lebih cepat.
“Namun, tidak ada salahnya, kalau untuk jabatan salah satu Deputi Otorita IKN ditempatkan para ahli yg berasal dari Kaltim. Banyak putra-putri Kaltim yang mumpuni untuk berperan serta,” tuturnya.
Ke depan, ia berharap agar pemerintah pusat melalui pimpinan Badan Otorita IKN yang telah dilantik itu turut memperhatikan dan mendukung majunya pembangunan di daerah, khususnya Kukar.
“Jangan sampai, masyarakat Kukar dan Kaltim nantinya hanya jadi penononton di tengah-tengah pembangunan IKN,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ketua Fraksi PKS: Penegak Hukum Harus Konsisten Berantas Judol Siapapun Aktornya
-
Prabowo Canangkan IKN sebagai Pusat Pemerintahan Politik dalam 5 Tahun
-
Komitmen Lanjutkan IKN, Pemerintah Bakal Libatkan Mantan Presiden Jokowi: Minta Petunjuk dan Arahan
-
Resmi Pimpin IKN, Segini Gaji Fantastis Basuki Hadimuljono
-
Cek Fakta: PKS Mundur dari KIM Plus, Benarkah?
Tag
Terpopuler
- Mahfud MD Sebut Eks Menteri Wajib Diperiksa Kasus Judol Pegawai Komdigi, Budi Arie Bilang 'Jangan Kasih Kendor'
- Rocky Gerung Spill Dalang yang Bongkar Kasus Judi Online Pegawai Komdigi
- Kejanggalan Harta Kekayaan Uya Kuya di LHKPN KPK, Dulu Pernah Pamer Saldo Rekening
- Berani Sentil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Segini Harta Kekayaan Melly Goeslaw
- Bak Gajah dan Semut, Beda Citra Tom Lembong vs Budi Arie Dikuliti Rocky Gerung
Pilihan
-
Pindad Segera Produksi Maung, Ini Komponen yang Diimpor dari Luar Negeri
-
Petinggi Lion Air Masuk, Bos Garuda Irfan Setiaputra Ungkap Nasibnya Pada 15 November 2024
-
Profil Sean Fetterlein Junior Kevin Diks Berdarah Indonesia-Malaysia, Ayah Petenis, Ibu Artis
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
Bakal Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siapa yang Dirubah Engga Tahu!
Terkini
-
Kritik Dinasti Politik di Pilgub Kaltim, DEEP: Kepentingan Publik Bisa Tersisih
-
Akmal Malik Dorong Pemerintah Daerah Dukung Produk UMKM Berau ke Pasar Nasional
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
OTT KPK Berujung Buron, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Masih dalam Pencarian
-
Netizen Kritik Debat Pilkada PPU yang Sepi Argumen, Dinilai Sekadar Formalitas