SuaraKaltim.id - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dimulai. Penandaan dimulainya mega proyek tersebut dengan penyatuan tanah dan air dari berbagai wilayah di Bumi Pertiwi.
Tanah dan air itu diantar langsung oleh masing-masing gubernur. Mereka membawanya ke hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian dimasukkan ke sebuah kendi bernama Nusantara.
Ritual itu dilakukan persisi di Titik Nol IKN Nusantara, namun sayang, hal itu justru dianggap sebagai politik klenik di era modernisasi. Kritik pedas soal itu datang langsung dari Ubedilah Badrun. Ia yang merupakan pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menyindir Presiden Jokowi yang diduga masih menganut poltik klenik di era modern.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Mulawarman Sonny Sudiar menuturkan, ritual tersebut merupakan hal biasa aja dan bukan politik klenik. Pasalnya dirinya menilai kritik tersebut hanyalah bentuk kontra dengan apa yang dilakukan Presiden Jokowi.
"Itukan persepsi orang saja yang melihat itu ritual, padahal itu bagian dari upaya menginisiasi bahwa Pak Jokowi sudah menginjakkan kaki disini (IKN), dan pecah kendi ini sebagai bentuk bahwa disahkannya Kaltim menjadi IKN," ungkapnya, saat dihubungi melalui sambungan seluler, Selasa (15/3/2022).
Ia menjelaskan, anggapan sebagian masyarakat yang menyebutkan apa yang dilakukan Presiden Jokowi untuk menandai mulainya pembangunan di IKN Nusantara seharusnya tak dipermasalahkan. Baginya, hal yang wajar jika itu dilakukan, karena tradisi seperti ini cuma ada di negara tertentu, termasuk Indonesia.
"Ini menujukkan politik di Indonesia ini tidak bisa lepas dari hal-hal seperti itu (Mistis). Nah ada juga orang yang mengartikan bahwa politik klenik itu adalah politik irasional. Kan harus dipahami juga bahwa politik itu banyak yang irasional juga," jelasnya.
"Kalau saya melihat, apa yang dilakukan Jokowi, yang dianggap klenik itu, merupakan sebuah tahapan soal bagaimana suatu hal ingin dicapai dan harus bisa dipenuhi," sambungnya.
Kendati itu, ia menegaskan ritual pemecahan kendi tersebut jangan dianggap sebagai kemunduran politik. Tapi harus dimaknai bahwa perilaku irasional yang kerap dilakukan politisi masih kerap terjadi dan itu adalah hal yang lumrah.
"Persoalannyakan gini, politisi itu ada yang mencoba melakukan pendekatan yang modern, digitalisasi, tapi kan ada juga melakukan pendekatan tradisional. Jangan dianggap itu sebagai kemunduran peradaban karena itu harus dijaga," pungkasnya.
Kontributor : Apriskian Tauda Parulian
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen
-
DPR RI Kawal Dana Haji Rp188,5 Triliun, Hetifah Soroti Keamanan Investasi BPKH
-
Kasus Korupsi Varia Niaga Samarinda, Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Rp30,9 M