SuaraKaltim.id - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dimulai. Penandaan dimulainya mega proyek tersebut dengan penyatuan tanah dan air dari berbagai wilayah di Bumi Pertiwi.
Tanah dan air itu diantar langsung oleh masing-masing gubernur. Mereka membawanya ke hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian dimasukkan ke sebuah kendi bernama Nusantara.
Ritual itu dilakukan persisi di Titik Nol IKN Nusantara, namun sayang, hal itu justru dianggap sebagai politik klenik di era modernisasi. Kritik pedas soal itu datang langsung dari Ubedilah Badrun. Ia yang merupakan pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menyindir Presiden Jokowi yang diduga masih menganut poltik klenik di era modern.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Mulawarman Sonny Sudiar menuturkan, ritual tersebut merupakan hal biasa aja dan bukan politik klenik. Pasalnya dirinya menilai kritik tersebut hanyalah bentuk kontra dengan apa yang dilakukan Presiden Jokowi.
"Itukan persepsi orang saja yang melihat itu ritual, padahal itu bagian dari upaya menginisiasi bahwa Pak Jokowi sudah menginjakkan kaki disini (IKN), dan pecah kendi ini sebagai bentuk bahwa disahkannya Kaltim menjadi IKN," ungkapnya, saat dihubungi melalui sambungan seluler, Selasa (15/3/2022).
Ia menjelaskan, anggapan sebagian masyarakat yang menyebutkan apa yang dilakukan Presiden Jokowi untuk menandai mulainya pembangunan di IKN Nusantara seharusnya tak dipermasalahkan. Baginya, hal yang wajar jika itu dilakukan, karena tradisi seperti ini cuma ada di negara tertentu, termasuk Indonesia.
"Ini menujukkan politik di Indonesia ini tidak bisa lepas dari hal-hal seperti itu (Mistis). Nah ada juga orang yang mengartikan bahwa politik klenik itu adalah politik irasional. Kan harus dipahami juga bahwa politik itu banyak yang irasional juga," jelasnya.
"Kalau saya melihat, apa yang dilakukan Jokowi, yang dianggap klenik itu, merupakan sebuah tahapan soal bagaimana suatu hal ingin dicapai dan harus bisa dipenuhi," sambungnya.
Kendati itu, ia menegaskan ritual pemecahan kendi tersebut jangan dianggap sebagai kemunduran politik. Tapi harus dimaknai bahwa perilaku irasional yang kerap dilakukan politisi masih kerap terjadi dan itu adalah hal yang lumrah.
"Persoalannyakan gini, politisi itu ada yang mencoba melakukan pendekatan yang modern, digitalisasi, tapi kan ada juga melakukan pendekatan tradisional. Jangan dianggap itu sebagai kemunduran peradaban karena itu harus dijaga," pungkasnya.
Kontributor : Apriskian Tauda Parulian
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Parfum Paling Wangi Rasa Apa? Ini 5 Rekomendasi Aroma yang Populer
- 5 Rekomendasi Lipstik Wardah untuk Usia 40-an yang Elegan, Nyaman di Bibir dan Awet
- 5 HP Samsung Galaxy A Series Termurah: Layar Super AMOLED, 5G hingga NFC
- Rapor Duo Timnas Indonesia Ole Romeny dan Hubner Saat Fortuna Sittard Hadapi Olympiacos
- Pesaing Vario 125 dari Yamaha, Tampang Bernuansa R1M
Pilihan
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
Terkini
-
Suara.com Audiensi dengan DPD RI Kaltim, Bahas Sinergi Publikasi dan Keterbukaan Informasi
-
KUR BRI Dukung Rosyidah Terus Kembangkan Usaha Olahan Hasil Laut di Indramayu
-
Strategi Dorong UMKM Desa Berkembang Melalui Peran Mantri BRI, Simak Kisah dari Sumatera Utara Ini
-
HUT ke-70 Danamon, Nasabah di Balikpapan Bisa Nikmati Hujan Promo di Banyak Merchant Favorit
-
Pondok Modern Ibadurrahman Gugat Kemenag, Nilai Pencabutan NSP Cacat Prosedur