SuaraKaltim.id - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dimulai. Penandaan dimulainya mega proyek tersebut dengan penyatuan tanah dan air dari berbagai wilayah di Bumi Pertiwi.
Tanah dan air itu diantar langsung oleh masing-masing gubernur. Mereka membawanya ke hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian dimasukkan ke sebuah kendi bernama Nusantara.
Ritual itu dilakukan persisi di Titik Nol IKN Nusantara, namun sayang, hal itu justru dianggap sebagai politik klenik di era modernisasi. Kritik pedas soal itu datang langsung dari Ubedilah Badrun. Ia yang merupakan pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menyindir Presiden Jokowi yang diduga masih menganut poltik klenik di era modern.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Mulawarman Sonny Sudiar menuturkan, ritual tersebut merupakan hal biasa aja dan bukan politik klenik. Pasalnya dirinya menilai kritik tersebut hanyalah bentuk kontra dengan apa yang dilakukan Presiden Jokowi.
"Itukan persepsi orang saja yang melihat itu ritual, padahal itu bagian dari upaya menginisiasi bahwa Pak Jokowi sudah menginjakkan kaki disini (IKN), dan pecah kendi ini sebagai bentuk bahwa disahkannya Kaltim menjadi IKN," ungkapnya, saat dihubungi melalui sambungan seluler, Selasa (15/3/2022).
Ia menjelaskan, anggapan sebagian masyarakat yang menyebutkan apa yang dilakukan Presiden Jokowi untuk menandai mulainya pembangunan di IKN Nusantara seharusnya tak dipermasalahkan. Baginya, hal yang wajar jika itu dilakukan, karena tradisi seperti ini cuma ada di negara tertentu, termasuk Indonesia.
"Ini menujukkan politik di Indonesia ini tidak bisa lepas dari hal-hal seperti itu (Mistis). Nah ada juga orang yang mengartikan bahwa politik klenik itu adalah politik irasional. Kan harus dipahami juga bahwa politik itu banyak yang irasional juga," jelasnya.
"Kalau saya melihat, apa yang dilakukan Jokowi, yang dianggap klenik itu, merupakan sebuah tahapan soal bagaimana suatu hal ingin dicapai dan harus bisa dipenuhi," sambungnya.
Kendati itu, ia menegaskan ritual pemecahan kendi tersebut jangan dianggap sebagai kemunduran politik. Tapi harus dimaknai bahwa perilaku irasional yang kerap dilakukan politisi masih kerap terjadi dan itu adalah hal yang lumrah.
"Persoalannyakan gini, politisi itu ada yang mencoba melakukan pendekatan yang modern, digitalisasi, tapi kan ada juga melakukan pendekatan tradisional. Jangan dianggap itu sebagai kemunduran peradaban karena itu harus dijaga," pungkasnya.
Kontributor : Apriskian Tauda Parulian
Berita Terkait
-
Prabowo Canangkan IKN sebagai Pusat Pemerintahan Politik dalam 5 Tahun
-
Komitmen Lanjutkan IKN, Pemerintah Bakal Libatkan Mantan Presiden Jokowi: Minta Petunjuk dan Arahan
-
Resmi Pimpin IKN, Segini Gaji Fantastis Basuki Hadimuljono
-
Sosok Kartika Nurani, Istri Pak Bas Dulunya Tetangga Sri Mulyani
-
Sudah Tak Jadi Kepala Negara, Jokowi Disebut Ingin Sering Kunjungi IKN
Tag
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
- Pandji Pragiwaksono Ngakak Denny Sumargo Sebut 'Siri na Pace': Bayangin...
- Beda Penampilan Aurel Hermansyah dan Aaliyah Massaid di Ultah Ashanty, Mama Nur Bak Gadis Turki
- Jadi Anggota DPRD, Segini Harta Kekayaan Nisya Ahmad yang Tak Ada Seperempatnya dari Raffi Ahmad
Pilihan
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
Bakal Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siapa yang Dirubah Engga Tahu!
-
Pegawai Komdigi Manfaatkan Alat AIS Rp250 M untuk Lindungi Judol, Roy Suryo Duga Ada Menteri Ikut 'Bermain'
-
Trump Effect! Wall Street & Bursa Asia Menguat, IHSG Berpotensi Rebound
-
Baru Sebulan Jadi Bos NETV, Manoj Punjabi Mengundurkan Diri
Terkini
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
OTT KPK Berujung Buron, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Masih dalam Pencarian
-
Netizen Kritik Debat Pilkada PPU yang Sepi Argumen, Dinilai Sekadar Formalitas
-
Isran-Hadi Klaim Serapan Tenaga Kerja di Kaltim Capai 252 Ribu Selama Kepemimpinannya
-
Diskominfo Kaltim Dorong Warga Gersik Manfaatkan SP4N-LAPOR! dalam Program FCPF-CF