Scroll untuk membaca artikel
Denada S Putri
Kamis, 17 Maret 2022 | 10:41 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. [Istimewa]

SuaraKaltim.id - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan diniai tengah kebingungan mencari investor untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu secara blak-blakan disampaikan Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Thamrin Amal Tomagola.

Ia menduga, mega proyek IKN Nusantara bakal jadi alasan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi Dodo (Jokowi) yang kini tengah gencar digaungkan tokoh-tokoh istana dan partai politik (Parpol).

Menurutnya, Luhut nampak mengupayakan wacana tersebut untuk bisa terjadi. Dengan alasan, pembangunan mega IKN Nusantara.

"Saya menduga Menko Marves Luhut ini kelabakan karena investor IKN Nusantara banyak yang gagal. Jadi, ini bisa menjadi alasan wacana tersebut berjalan," jelasnya dalam diskusi daring Public Virtue, melansir dari WartaEkonomi.co.id--Jaringan Suara.com, Kamis (17/3/2022).

Baca Juga: Polisi Gadungan Gasak Gelang Emas di Pulogadung, Spanduk Luhut Capres 2026 Dicopot

Ia pun mengungkapkan, siasaat menggunakan investor untuk proyek IKN Nusantara batal sehingga sepertinya bakal memakai dana APBN. Menurutnya, wacana penundaan pemilu dianggap bisa menyelamatkan proyek tersebut.

Oleh karena itu, ia menganggap siasat perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, sangat membahayakan sistem demokrasi di Bumi Pertiwi.

"Jika proyek IKN Nusantara menjadi alasan wacana itu berlanjut, hal itu jelas bakal merusak demokrasi," ungkapnya.

Jika wacana tersebut bisa terlaksana dengan amendemen UUD 1945, ia mengaku hal itu akan merusak sejarah bangsa. Terutama, kepada Presiden Jokowi.

Karena baginya, setiap pemimpin akan kembali mengupayakan sejarah baik sebelum masa jabatannya berakhir.

Baca Juga: Daftar 25 Instansi yang Tidak Pindah ke IKN dan Telah Ditetapkan Undang-undang, Siapa Saja?

"Kalau terjadi amendemen UUD 1945, Presiden Jokowi akan mencatat sejarah buruk demokrasi Indonesia," imbuhnya mengakhiri.

Load More