SuaraKaltim.id - Pernikahan beda agama Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ayu Kartika Dewi ramai menjadi pembahasan. Dia diketahui menikah dengan Gerald Sebastian, pria yang menganut Katolik.
Pasangan itu menjalani dua prosesi pernikahan. Secara akad, nikah dengan kaidah-kaidah Islam sesuai dengan agama Ayu Kartika Dewi, kemudian pemberkatan di Gereja Katedral sesuai agama Gerald Sebastian di Jakarta.
Untuk acara akad, digelar di Hotel Borobudur Jakarta, pada pukul 07.30 WIB pagi, Jumat (18/3/2022) kemarin. Lalu, dilanjutkan dengan misa pemberkatan di Gereja Katedral Jakarta pukul 10.00 WIB juga di hari yang sama. Prosesi pernikahan disiarkan langsung di YouTube Ayu Kartika Dewi.
Ternyatam Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi pernikahan beda agama tersebut. Sekjen MUI Amirsyah Tambunan menjelaskan, sesuai Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas dan jelas menyebutkan perkawinan berbeda agama tidak dibolehkan di Indonesia.
Pada UU Nomor 1 Tahun 1974 itu juga disebutkan, pernikahan yang sah harus sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Hal itu ia katakan merespons pertanyaan soal pernikahan Stafsus Presiden Jokowi tersebut.
“Dalam aturan itu disebutkan dalam satu pasal perkawinan sah itu menurut agama dan keyakinan masing-masing,” jelasnya, melansir dari WartaEkonomi.co.id--Jaringan Suara.com, Sabtu (19/3/2022).
“Artinya perkawinan itu memang perkawinan yang dikonotasikan secara tegas dan jelas berbeda agama tidak dibolehkan, harus dengan seagama sesuai keyakinan,” katanya.
Ia menjelaskan, konstitusi Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia juga menekankan, konstitusi telah memberikan kebebasan untuk menjalankan agama dan keyakinan masing-masing.
Namun Amirsyah malah enggan berspekulasi soal konsekuensi yuridis atau hukum terhadap pernikahan beda agama yang dilakukan Ayu Kartika Dewi dan Gerald Sebastian.
Baca Juga: Stafsus Presiden Ayu Kartika Menikah Beda Agama, Suami Memenuhi 97 dari 100 Kriteria Pasangannya
Ia lantas menyerahkan ke pihak Dukcapil dan Kementerian Agama (Kemenag) terkait konsekuensi tersebut. Ia juga kembali menyebutkan ketentuan dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu.
“Di UU tahun 74 jelas bahwa perkawinan dalam undang-undang itu seagama, bukan berbeda agama,” tandasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gebrak Meja Polemik Royalti, Menkumham Perintahkan Audit Total LMKN dan LMK!
- Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Pemain Keturunan Jawa Rp 347,63 Miliar Diincar AC Milan
- Detik-Detik Pengumuman Hasil Tes DNA: Ridwan Kamil Siap Terima Takdir, Lisa Mariana Tetap Yakin
- Kasih Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Ryan Flamingo Kadung Janji dengan Ibunda
- Makna Kebaya Hitam dan Batik Slobog yang Dipakai Cucu Bung Hatta, Sindir Penguasa di Istana Negara?
Pilihan
-
Emas Antam Menggila, Harga Naik Kembali ke Rp 1,9 Juta per Gram
-
Waduh! Cedera Kevin Diks Mengkhawatirkan, Batal Debut di Bundesliga
-
Shayne Pattynama Hilang, Sandy Walsh Unjuk Gigi di Buriram United
-
Danantara Tunjuk Ajudan Prabowo jadi Komisaris Waskita Karya
-
Punya Delapan Komisaris, PT KAI Jadi Sorotan Danantara
Terkini
-
128 Penyuluh Dikerahkan Kukar untuk Kawal Swasembada Pangan IKN
-
Unmul Klarifikasi Mahasiswa dalam Video 'Tunggangi Penyu' Derawan: Bukan Bagian Kegiatan KKN
-
Balikpapan Matangkan Lokasi Dapur MBG di Tiga Kecamatan Prioritas
-
Dukung IKN, Pemkab PPU Targetkan 60 Persen Warga Terlayani Air Bersih
-
Harga Beras Premium di Balikpapan Tembus Rp17 Ribu, Jauh di Atas HET