SuaraKaltim.id - Pemasangan plang atau papan pemberitahuan bertuliskan batas kawasan inti pemerintahan di permukiman padat penduduk di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang menjadi lokasi inti IKN Nusantara membuat masyarakat di daerah itu khawatir.
Hal itu disampaikan warga Desa Bumi Harapan, Hasanudin. Ia mengatakan, belum ada negosiasi langsung terhadap mereka pawa warga lokal.
"Belum ada negosiasi langsung kepada kami sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah IKN, jadi kami merasa khawatir tentang keberadaan kami saat ini," ujarnya, melansir dari ANTARA, Selasa (22/3/2022).
Sebagian besar warga, katanya, telah memiliki bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat tanah, segel, maupun bukti kepemilikan tanah lainnya.
Apabila lahan pertanian dan tempat tinggal nantinya terdampak pembangunan IKN Nusantara, ia menegaskan, harus ada solusi terbaik untuk masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani tersebut.
"Ketika lahan dan bangunan kami diambil, kemana lagi kami akan tinggal dan mencari penghidupan sehari-hari," ucapnya.
Menurutnya, warga Desa Bumi Harapan sepakat mengumpulkan surat kepemilikan lahan. Bahkan akan segera mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mempertanyakan nasib masyarakat yang tinggal di kawasan inti pemerintahan tersebut.
Di sisi lain pula katanya, warga Desa Bumi Harapan mengaku, berkeinginan tetap berdomisili di daerah itu karena tinggal dekat pusat pemerintahan negara merupakan suatu anugerah terbesar. Ia bersama warga lainnya sudah bertahun-tahun menetap di daerah tersebut, bahkan pemakaman keluarga terdahulu berada di kawasan itu.
Hal senada juga disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati PPU Hamdam Pongrewa. Baginya, aspirasi masyarakat perlu dipahami. Karena sebagian besar warga Sepaku, ingin tetap berdomisili di wilayah yang telah ditetapkan sebagai IKN baru.
Baca Juga: Karena IKN, PPU Makin Seksi, Pengusaha Transportasi dan Jasa Mulai Bertanya Ingin Investasi
Ia melanjutkan, masyarakat di Kecamatan Sepaku bisa diajak negosiasi untuk menentukan jalan terbaik. Karena banyak hal yang patut diperhitungkan Badan Otorita IKN Nusantara menyangkut nasib warga tersebut.
"Makanya ketika ada pilihan antara ganti rugi atau tetap berada di tempat sekarang, sebagian besar masyarakat memilih tetap berada di tempat tinggal sekarang," tandasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
Pilihan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
-
Prabowo Pidato 1 Juni 2026: Lawan Asing, Waktunya Kembali ke Ekonomi Pancasila
Terkini
-
Harga Emas Antam Anteng di Hari Lahir Pancasila, Berikut Daftar Lengkapnya
-
Komitmen GCG dan Efisiensi BUMN Mendapat Dukungan dari Kalangan Pengamat
-
Kaltim Berusaha Jaga Harga Sawit Pasca Pidato Prabowo soal Ekspor Terpusat
-
QLola by BRI Hadir sebagai Strategi Cerdas Mengelola Payroll Perusahaan Secara Efisien
-
BRI Kartu Kredit Tawarkan Berbagai Keuntungan bagi Para Traveler, Yuk Cek di Sini!