SuaraKaltim.id - Setelah berlakunya UU No.3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada tanggal 15 Februari 2022, Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) mengadakan kuliah umum dan diskusi publik dengan tema 'Menyorot Badan Otorita dan IKN Nusantara Kalimantan Timur (Kaltim)'.
Kuliah umum dan diskusi publik tersebut diselenggarakan di Fakultas Hukum Unikarta pada Senin, 21 Maret 2022. Dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara (Disdikbud Kukar) Tauhid Afrilian Noor mewakili Bupati Kukar.
Tauhid dalam sambutannya menyebut terbitnya UU No.3 Tahun 2022, tentang IKN merupakan jaminan adanya kepastian hukum tentang pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Provinsi Kaltim.
"Dengan terbitnya undang-undang ini dapat dibentuk otorita IKN Nusantara," ucapnya, melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Rabu (23/3/2022).
Baca Juga: Pengamat Ekonomi: Proyek IKN Nusantara Jadi Salah Satu Penyebab Rencana Kenaikan PPN
Sebagaimana Pasal 4 ayat 1b tertera status Badan Otorita adalah pemerintah daerah khusus setingkat kementerian yang ditunjuk sebagai penyelenggara pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
Tak hanya itu, ia juga menjawab pertanyaan mahasiswa terkait SDM yang ada di Kukar, menurutnya masyarakat tetap harus optimis karena SDM di Kukar juga bisa bersaing karena banyaknya sarjana yang berkualitas.
"Di Kaltim banyak perguruan tinggi yang berkualitas, khususnya di Kukar ada Unikarta," jawabnya kepada mahasiswa Unikarta.
Oleh karenanya, ia mengajak seluruh mahasiswa untuk tetap optimis dengan SDM yang ada saat ini. Melalui pemikiran yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Persaingan IKN ke depan bisa dimenangkan oleh insan daerah.
Di sisi lain, ia sampaikan juga jika Kukar akan memiliki sentral pendidikan baru yang terpusat di wilayah Jonggon.
Baca Juga: Menteri Keuangan Sri Mulyani Komentar Soal Investor IKN Nusantara: Apakah Ada Kesempatan...
"Ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan SDM," tandasnya.
Menambahkan, Rektor Unikarta Ince Raden dalam diskusi publiknya menyebut persiapan IKN ini terbatas pada kewenangan pemerintah pusat. Terutama, dalam proses pemilihan Kepala Otorita IKN yang beberapa waktu lalu telah dilantik oleh Presiden Jokowi.
"Saya mengharapkan konsep demokrasi tetap ada," beber Ince Raden.
Kendati demikian, Kaltim disebut olehnya seperti ketiban durian runtuh. Ia berharap, pemerintah pusat bersama Kepala Otorita IKN gencar menggelar diskusi dengan para tokoh di daerah. Sehingga, pembangunan IKN Nusantara mendatang, tak bertolak belakang dengan kepentingan bersama, khususnya bagi Kaltim.
"Lahirnya undang-undang ini suatu rahmat untuk kita semua khususnya kaltim yang menjadi IKN Nusantara," tutupnya.
Berita Terkait
-
IKN Bakal Mangkrak Buntut Prabowo Stop Anggaran Infrastruktur Baru? Rocky: Pukulan Bagi Jokowi
-
Menkum Supratman Bocorkan Kapan Prabowo Pindahkan Ibu Kota ke IKN
-
Bos OIKN Serahkan Masalah Kereta Tanpa Rel ke Anak Buah
-
Pemindahan ke IKN Tinggal Tunggu Keppres Prabowo, Pemerintah: Ibu Kota Negara Masih di Jakarta
-
Dicecar Soal Rencana Pindahkan Balai Kota ke Jakarta Utara, RK: Kalau Ada yang Tertawakan Imajinasi, Lihat IKN
Tag
Terpopuler
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Eliano Reijnders Ungkap Rencana Masa Depannya, Berniat Susul Tijjani Reijnders
- Seharga Raize tapi Mesin Sekelas Innova: Yuk Simak Pesona Toyota Frontlander
- Crazy Rich Kalimantan, Begini Mewah dan Mahalnya Kado Istri Haji Isam untuk Ulang Tahun Azura
- Bayern Munchen Pampang Foto Nathan Tjoe-A-On, Pindah ke Bundesliga Jerman?
Pilihan
-
Rupiah Loyo! Tembus Rp15.900 per Dolar AS, Calon Menkeu AS Jadi Biang Kerok
-
Harga Emas Antam Jatuh Terjungkal, Balik ke Level Rp1,4 Juta/Gram
-
Viral Pertamax Dituding Jadi Biang Rusaknya Fuel Pump Mobil, ITB Sampai Dipanggil
-
MR.DIY Mau Melantai Bursa di BEI, Ini Harga Saham dan Jadwal IPO
-
Diskusi OIKN dan BPK RI: Pembangunan IKN Harus Berlanjut dengan Tata Kelola yang Baik
Terkini
-
Hibah $7,6 Juta dari AS untuk Wujudkan Pusat Komando di IKN
-
Pilkada Serentak Kaltim, Milenial dan Gen Z Diharapkan Jadi Penentu Arah Baru
-
Klarifikasi 4 Lurah Terkait Bimtek, Polisi Bontang Pastikan Penyelidikan Berlanjut
-
Diskusi OIKN dan BPK RI: Pembangunan IKN Harus Berlanjut dengan Tata Kelola yang Baik
-
1.266 Personel Diterjunkan, Polres Bontang Pastikan Keamanan di 277 TPS