SuaraKaltim.id - Konten Kreator Sherly Annavita memberikan penjelasan untuk menolak segala alasan penundaan pemilihan umum (pemilu), demi keberlangsungan konstitusional.
Melalui unggahan TikTok pribadinya @officialsherlyannavita, dia menerangkan sebab-sebab alasan tiga partai yang terdiri dari Partai Amanat Nasional (PAN), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Kebangkitan Nasional (PKB) mendukung penundaan pemilu.
Menurutnya masyarakat dianggap telah puas dengan pemerintahan Jokowi. Meskipun begitu, itu bukan hal yang bisa dijadikan alasan untuk merubah konstitusi.
"Alasan rakyat tadi masih dianggap bisa dibantah dan belum pasti. Namun sama saja itu bukan alasan untuk mengubah konstitusi terkait pelaksanaan pemilu yang sudah jelas ketentuan dan waktunya," jelasnya, dilamsir Kamis (7/4/2022).
Selain itu, kondisi Covid-19 menjadi kambing hitam penundaan pemilu. Bagi Sherly itu hanya sebatas mengada-ada keadaan.
"Alasan pandemi yang terus berlangsung juga terkesan mengada-ada, bukankah dengan alasan kepentingan negara pemerintah juga bisa terus mengeksekusi program-program lainnya. Terlebih mayoritas rakyat sudah melakukan vaksinasi sesuai aturan pemerintah, dan ada protokol kesehatan yang bisa dilakukan untuk mengatur itu," imbuhnya.
Sherly juga mengatakan masalah anggaran yang menjadi penyebab penundaan pemilu tidak bisa diterima. Ia bahkan menyinggung pemindahan ibukota di Kalimantan, yang diusahakan sedemikian rupa dalam pencarian dananya.
"Bagaimana mungkin pemerintah yang terus berusaha sedemikian rupa mencari sumber pendanaan dan alasan untuk pemindahan ibukota baru yang berbiaya sangat mahal itu. Namun disisi lain tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam memenuhi dan menjamin hak dan konstitusional warganya, untuk bisa memilih wakil dan pemimpinnya sesuai dengan waktu yang seharusnya," terangnya.
Akhir videonya, Sherly meminta pada followernya agar menolak penundaan pemilu demi kelanjutan konstitusi.
Baca Juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Presiden 3 Periode, PKS: Agak Lucu...
"Mari sama-sama kita ingat, bahwa kepentingan elit politik mana pun dan siapapun tidak boleh demokrasi dan hak konstitusional dari rakyat, karena rakyat pemilik kekuasaan tertinggi di negara ini bukan elit politik dan kepentingannya," ujarnya.
Warganet yang mendengar penjelasan Sherly Annavita, tak kalah berkomentar. Beberapa warganet bahkan setuju dengan pernyataan Sherly yang dianggap mewakili aspirasi rakyat.
"Terimakasih kak telah mewakili suara kami sebagai rakyat yang kecil yg tidak perna di dengar suaranya dan diperhatikan oleh mereka yg mengatur negara," tulis @Muh***
"Dikira rakyat bisa di kibulin kali ya...coba aja ditunda pemilunya kalau engga pada ribut ini rakyat," tulis @Tij***
"Mungkin maksud nya kepuasan terhadap pemerintahan pak Jokowi sample survey yang diambil dari mereka yang diatas saja tidak yang di bawah," tulis @ini***
Kontributor: Sekar Wati
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Prabowo Sorot Mobil Dinas Kepala Daerah Rp 8 M, Pengamat: Peringatan Keras untuk Diet Anggaran
-
Hubungi Nomor Call Center 133 Jika Pengguna Jalan Alami Kondisi Darurat
-
Dishub Samarinda Siapkan Skema Satu Arah di Terowongan untuk Atur Lalu Lintas
-
BRI Berangkatkan 12.352 Pemudik dengan 238 Bus di Stadion GBK Jakarta
-
Mobil Land Rover Wali Kota Samarinda Ternyata Sewa, Ini Penjelasan Pemkot