SuaraKaltim.id - Konten Kreator Sherly Annavita memberikan penjelasan untuk menolak segala alasan penundaan pemilihan umum (pemilu), demi keberlangsungan konstitusional.
Melalui unggahan TikTok pribadinya @officialsherlyannavita, dia menerangkan sebab-sebab alasan tiga partai yang terdiri dari Partai Amanat Nasional (PAN), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Kebangkitan Nasional (PKB) mendukung penundaan pemilu.
Menurutnya masyarakat dianggap telah puas dengan pemerintahan Jokowi. Meskipun begitu, itu bukan hal yang bisa dijadikan alasan untuk merubah konstitusi.
"Alasan rakyat tadi masih dianggap bisa dibantah dan belum pasti. Namun sama saja itu bukan alasan untuk mengubah konstitusi terkait pelaksanaan pemilu yang sudah jelas ketentuan dan waktunya," jelasnya, dilamsir Kamis (7/4/2022).
Selain itu, kondisi Covid-19 menjadi kambing hitam penundaan pemilu. Bagi Sherly itu hanya sebatas mengada-ada keadaan.
"Alasan pandemi yang terus berlangsung juga terkesan mengada-ada, bukankah dengan alasan kepentingan negara pemerintah juga bisa terus mengeksekusi program-program lainnya. Terlebih mayoritas rakyat sudah melakukan vaksinasi sesuai aturan pemerintah, dan ada protokol kesehatan yang bisa dilakukan untuk mengatur itu," imbuhnya.
Sherly juga mengatakan masalah anggaran yang menjadi penyebab penundaan pemilu tidak bisa diterima. Ia bahkan menyinggung pemindahan ibukota di Kalimantan, yang diusahakan sedemikian rupa dalam pencarian dananya.
"Bagaimana mungkin pemerintah yang terus berusaha sedemikian rupa mencari sumber pendanaan dan alasan untuk pemindahan ibukota baru yang berbiaya sangat mahal itu. Namun disisi lain tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam memenuhi dan menjamin hak dan konstitusional warganya, untuk bisa memilih wakil dan pemimpinnya sesuai dengan waktu yang seharusnya," terangnya.
Akhir videonya, Sherly meminta pada followernya agar menolak penundaan pemilu demi kelanjutan konstitusi.
Baca Juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Presiden 3 Periode, PKS: Agak Lucu...
"Mari sama-sama kita ingat, bahwa kepentingan elit politik mana pun dan siapapun tidak boleh demokrasi dan hak konstitusional dari rakyat, karena rakyat pemilik kekuasaan tertinggi di negara ini bukan elit politik dan kepentingannya," ujarnya.
Warganet yang mendengar penjelasan Sherly Annavita, tak kalah berkomentar. Beberapa warganet bahkan setuju dengan pernyataan Sherly yang dianggap mewakili aspirasi rakyat.
"Terimakasih kak telah mewakili suara kami sebagai rakyat yang kecil yg tidak perna di dengar suaranya dan diperhatikan oleh mereka yg mengatur negara," tulis @Muh***
"Dikira rakyat bisa di kibulin kali ya...coba aja ditunda pemilunya kalau engga pada ribut ini rakyat," tulis @Tij***
"Mungkin maksud nya kepuasan terhadap pemerintahan pak Jokowi sample survey yang diambil dari mereka yang diatas saja tidak yang di bawah," tulis @ini***
Kontributor: Sekar Wati
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Klarifikasi Pemprov Kaltim Terkait Flyer Debat Rudy Mas'ud vs BEM KM Unmul
-
Polisi Viral Merokok Sambil Nyetir: Saya Berjanji Takkan Mengulangi Lagi
-
Oknum Polisi Viral Nyetir Sambil Merokok di Banjarmasin Terancam Sanksi
-
Berpangkat AKBP, Polisi Ngeyel Ditegur Merokok Sambil Nyetir Akhirnya Minta Maaf
-
Klarifikasi Lagi! Pemprov Ungkap Isu Rehab Rumah Dinas Gubernur Kaltim Rp25 Miliar