SuaraKaltim.id - Konten Kreator Sherly Annavita memberikan penjelasan untuk menolak segala alasan penundaan pemilihan umum (pemilu), demi keberlangsungan konstitusional.
Melalui unggahan TikTok pribadinya @officialsherlyannavita, dia menerangkan sebab-sebab alasan tiga partai yang terdiri dari Partai Amanat Nasional (PAN), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Kebangkitan Nasional (PKB) mendukung penundaan pemilu.
Menurutnya masyarakat dianggap telah puas dengan pemerintahan Jokowi. Meskipun begitu, itu bukan hal yang bisa dijadikan alasan untuk merubah konstitusi.
"Alasan rakyat tadi masih dianggap bisa dibantah dan belum pasti. Namun sama saja itu bukan alasan untuk mengubah konstitusi terkait pelaksanaan pemilu yang sudah jelas ketentuan dan waktunya," jelasnya, dilamsir Kamis (7/4/2022).
Selain itu, kondisi Covid-19 menjadi kambing hitam penundaan pemilu. Bagi Sherly itu hanya sebatas mengada-ada keadaan.
"Alasan pandemi yang terus berlangsung juga terkesan mengada-ada, bukankah dengan alasan kepentingan negara pemerintah juga bisa terus mengeksekusi program-program lainnya. Terlebih mayoritas rakyat sudah melakukan vaksinasi sesuai aturan pemerintah, dan ada protokol kesehatan yang bisa dilakukan untuk mengatur itu," imbuhnya.
Sherly juga mengatakan masalah anggaran yang menjadi penyebab penundaan pemilu tidak bisa diterima. Ia bahkan menyinggung pemindahan ibukota di Kalimantan, yang diusahakan sedemikian rupa dalam pencarian dananya.
"Bagaimana mungkin pemerintah yang terus berusaha sedemikian rupa mencari sumber pendanaan dan alasan untuk pemindahan ibukota baru yang berbiaya sangat mahal itu. Namun disisi lain tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam memenuhi dan menjamin hak dan konstitusional warganya, untuk bisa memilih wakil dan pemimpinnya sesuai dengan waktu yang seharusnya," terangnya.
Akhir videonya, Sherly meminta pada followernya agar menolak penundaan pemilu demi kelanjutan konstitusi.
Baca Juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Presiden 3 Periode, PKS: Agak Lucu...
"Mari sama-sama kita ingat, bahwa kepentingan elit politik mana pun dan siapapun tidak boleh demokrasi dan hak konstitusional dari rakyat, karena rakyat pemilik kekuasaan tertinggi di negara ini bukan elit politik dan kepentingannya," ujarnya.
Warganet yang mendengar penjelasan Sherly Annavita, tak kalah berkomentar. Beberapa warganet bahkan setuju dengan pernyataan Sherly yang dianggap mewakili aspirasi rakyat.
"Terimakasih kak telah mewakili suara kami sebagai rakyat yang kecil yg tidak perna di dengar suaranya dan diperhatikan oleh mereka yg mengatur negara," tulis @Muh***
"Dikira rakyat bisa di kibulin kali ya...coba aja ditunda pemilunya kalau engga pada ribut ini rakyat," tulis @Tij***
"Mungkin maksud nya kepuasan terhadap pemerintahan pak Jokowi sample survey yang diambil dari mereka yang diatas saja tidak yang di bawah," tulis @ini***
Kontributor: Sekar Wati
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Skincare Reza Gladys Dinyatakan Ilegal, Fitri Salhuteru Tampilkan Surat Keterangan Notifikasi BPOM
- Roy Suryo Desak Kejari Jaksel Tangkap Silfester Matutina: Kalau Sudah Inkrah, Harus Dieksekusi!
- Bukan Jay Idzes, Pemain Keturunan Indonesia Resmi Gabung ke AC Milan Dikontrak 1 Tahun
- 3 Klub yang Dirumorkan Rekrut Thom Haye, Berlabuh Kemana?
- Selamat Datang Jay Idzes! Klub Turin Buka Pintu untuk Kapten Timnas Indonesia
Pilihan
-
Daftar 5 Sepatu Lokal untuk Lari Harian, Nyaman dan Ringan Membentur Aspal
-
Aremania Wajib Catat! Manajemen Arema FC Tetapkan Harga Tiket Laga Kandang
-
Kevin Diks Menggila di Borussia-Park, Cetak Gol Bantu Gladbach Hajar Valencia 2-0
-
Calvin Verdonk Tergusur dari Posisi Wingback saat NEC Hajar Blackburn
-
6 Smartwatch Murah untuk Gaji UMR, Pilihan Terbaik Para Perintis 2025
Terkini
-
Magnet IKN Dorong Lonjakan Penduduk, Kursi DPRD PPU Siap Naik Jadi 30
-
Satu Kecamatan, Satu Koperasi Merah Putih: Target Baru Pemkab Paser
-
Mahulu Darurat Kekeringan, 100 Paket Gizi Disalurkan untuk Kelompok Rentan
-
Di Jantung IKN, Perpustakaan Bertransformasi Jadi Pusat Ekonomi Kreatif
-
Ekspor Kaltim Turun, Tapi Produk Kimia Melonjak Hampir 150 Persen