SuaraKaltim.id - Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris (AH) mempertanyakan sistem pembayaran terhadap sub kontraktor yang prosesnya cukup lama dibayar oleh PT Wijaya Karya (Wika).
Politisi partai Gerindra ini pun mewanti-wanti adanya keterlambatan pembayaran. Sehingga kontraktor lokal yang mendapat proyek kesulitan untuk memutarkan modalnya.
"Ini selain soal tenaga kerja. Kami juga pertanyakan mekanisme pembayaran dari PT Wika ke sub kontraktor," katanya, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Kamis (26/5/2022).
Selanjutnya AH juga mewanti-wanti soal jangan sampai karena alasan pembayaran yang terlambat, menjadi alasan PT Wika untuk mengambil sub kontraktor dari luar daerah.
Misalnya, terkait pembayaran yang dilakukan per 6 bulan tentu sangat memberatkan. Idealnya, pembayaran harus dibayarkan setiap progres pengerjaan di satu bulan.
"Tunggu pekan pertama bulan depan kami panggil PT Wika guna untuk memperjelas pola apa dipake. Kita mau juga perputaran ekonomi berjalan di proyek pembangunan Pabrik Amonium Nitrat itu," ucapnya.
Dikonfirmasi terpisah Project Manager PT Wika, Hadi Prasetyo menuturkan, pembayaran kepada sub kontraktor sudah dibicarakan diawal sebelum pendandatanganan kontrak kerja.
Walhasil, seluruh sub kontraktor dinyatakan siap mengikuti perjanjian yang tertuang dalam kontrak. Biasanya, untuk pembayaran dilakukan setiap 60 hari kerja atau dua bulan.
Di mana sub kontraktor mengajukan invoice pekerjaan dengan menyertakan faktur pajak dan bobot apa saja yang sudah dikerjakan.
Baca Juga: Rekruit Pekerja Asal Luar Daerah, PT Wika Dipanggil Disnaker Bontang, Dapat Sanksi?
"Kalau masalah pembayaran sekua sesuai dengan kontrak kerja," katanya.
Selanjutnya, pihak PT Wika juga meminta setiap rekanan kerja untuk melampirkan data keuangan perusahaan di atas proyek Rp 1 Miliar. Hal itu untuk menjamin kesehatan keuangan perusahaan.
"Kalau diatas Ro 1 Miliar kita minta lampirkan. Jangan sampai ada perusahaan yang tidak sehat dalam hal finansialnya," ungkapnya.
Di akhir, saat DPRD akan memanggil manajemen perusahaan untuk menjelaskan soal pembayaran terhadap sub kontraktor tentu akan memenuhinya.
"Kita siap untuk dipanggil oleh DPRD Bontang," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- Pengakuan Lengkap Santriwati Korban Pencabulan Kiai Ashari di Lingkungan Pesantren Pati
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 7 Sepatu Lari Lokal untuk Jalan Jauh dan Daily Run Mulai Rp100 Ribuan, Tak Kalah dari Hoka
- 5 HP Terbaru 2026 untuk Budget di Bawah Rp3 Juta, Ada yang Support 5G dan NFC
Pilihan
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
Terkini
-
Kinerja Gubernur Memprihatinkan, Sejumlah Tokoh Kaltim Bakal Bertemu Prabowo
-
Promo Indomaret hingga 13 Mei 2026, Pepsodent dan Indomilk Lebih Hemat
-
Oknum Guru Ngaji Kabur usai Diduga Lecehkan 11 Anak Bawah Umur di Kukar
-
Kasus Anak SMK Samarinda Meninggal: Ibu Minta Uang ke Sekolah buat Pengobatan 'Mandi'
-
SMKN 4 Samarinda Angkat Bicara soal Siswa Meninggal Disebut Akibat Sepatu Sempit